Pemkot Bentuk Tim Khusus untuk Pelototi Bansos
Rabu 27-10-2021,16:00 WIB
Radartasik.com, KOTA TASIK — Pemkot Tasikmalaya akan membentuk Tim Khusus (Timsus) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) untuk memelototi pelaksanaan dan teknis bantuan sosial (bansos) di tengah masyarakat.
Tujuannya supaya tidak ada lagi bantuan yang sejatinya program baik, malah menimbulkan konflik di lapangan. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Hendra Budiman.
Ia mengatakan pengawasan berbagai pihak diperlukan supaya bantuan yang disalurkan ke setiap warga di seluruh wilayah penerima berjalan sesuai harapan.
Contohnya, seperti salah satu aduan dari elemen masyarakat, dimana ada temuan di lapangan terkait kepemilikan ATM Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dipindah tangan ke pihak pendamping atau persoalan lain sebagainya.
”Sampai saat ini, belum ada aturan spesifik tentang Wasdal, itu menjadi kendala kami. Dimana tugas dinas, dimana tugas APH (aparat penegak hukum) dalam pengawasan, di Pedoman Umum (Pedum) kan masih general,” ujarnya usai menghadiri audiensi di ruang rapat paripurna, Selasa (26/10/2021).
Ia mengakui beberapa kali dinasnya dicecar pertanyaan publik mulai dari persoalan data penerima, persoalan teknis pendistribusian sampai teknis pemegangan kartu ATM penerima manfaat.
Padahal, program tersebut sejatinya digulirkan pemerintah pusat yang mana kewenangan di daerah sebatas sisi pengawasan yang implementasinya dilaksanakan pihak-pihak yang sudah dipercayakan pusat mengelola bantuan.
”Kami dari 2017 terus berupaya perbaiki ini, semoga tahun depan kita bisa rintis pembentukan Tim Wasdal supaya semua jelas, fungsi pengawasan dimana, pengimplementasian seperti apa, kemudian ketika ada aduan publik harus bagaimana mencari solusinya,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan mengakui persoalan bantuan sosial kerap memicu sensitivitas di tengah masyarakat. Pihaknya meminta pihak penyedia dalam hal ini bank yang dipercaya menjadi penyalur bantuan juga berperan aktif.
”Temuan-temuan di lapangan urusan bansos ini sudah sering kita dengar, maka perlu ditindaklanjuti dengan salah satunya membentuk tim pengawasan dan pengendalian. Supaya, program yang tujuannya baik ini tepat sasaran, tepat peruntukan dan juga mengatrol kesejahteraan bukan malah memicu persoalan baru,” tuturnya.
Ia meminta aduan-aduan dari masyarakat, sementara ini ditampung terlebih dahulu oleh dinas. Kemudian dirundingkan dengan pihak-pihak terkait yang berkapasitas supaya bisa menjelaskan kendala-kendala teknis, semacam saldo ATM BPNT yang kosong dan membuat panik para penerima bantuan.
”Seperti di beberapa TKSK yang kami cek, memang ada temuan ketika ia hendak cairkan bantuan ternyata saldo kosong, ternyata kendalanya gagal top up wallet atau teknis,” ungkapnya.
Hal ini, kata dia, tidak bisa dihindari dari sistem elektronik supaya tidak terjadi fitnah. Maka perlu dipastikan dulu koordinatornya. ”Tim ini nantinya bersama penerima bantuan mengecek saldonya sudah ada tidak saat hendak pencairan,” papar politisi PKB tersebut. (igi)
Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Sosial menerima audiensi dari elemen masyarakat, terkait temuan di lapangan mengenai pendistribusian bantuan sosial di ruang rapat paripurna, Selasa (26/10/2021). Foto: Firgiawan / Radar Tasikmalaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
