Pembahasan APBD Perubahan Mepet, Ini Kata IMM & HMI

radartasik.com, SINGAPARNA  - Organisasi kemahasiswaan menilai mepetnya pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 tidak akan efektif dan maksimal. Terutama untuk menyisir atau mendorong program-program yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tasikmalaya Subangkit mengatakan, jelas menjadi pertanyaan ketika pembahasan anggaran suatu daerah dilaksanakan dengan waktu yang singkat, bahkan cenderung mepet di akhir. Padahal, pembahasan anggaran yang dilakukan wakil rakyat ini merupakan momen yang penting untuk bisa menyisir program yang benar-benar pro terhadap masyarakat.“Membangun Kabupaten Tasikmalaya tentu memerlukan anggaran dan pembahasan perencanaan yang matang. Maka dari itu, dalam pembahasan ini harus benar-benar matang dan tidak asal. Mengenai anggaran ini harus serius juga, pembahasan yang berlangsung sepekan ini, karena mungkin memang pejabat-pejabat kita hebat-hebat, bukan karena pembahasan yang seenaknya hingga tidak efektikf,” ucapnya.Ketua HMI Cabang Tasikmalaya Andi Ferdiana mengungkapkan, ketika berbicara efektif atau tidak, ya jelas kurang efektif, karena hal tersebut efek dari perencaan yang tidak konsisten, sehingga berpengaruh pada proses penetapannya pun kurang baik.“Akan tetapi hal tersebut menjadi risiko yang harus diambil dan jangan sampai eksekutif serta legislatif tak mau ambil risiko setelah itu. Namun ke depannya hal tersebut harus dievaluasi dan diharapkan untuk sesuai dengan kalender anggaran agar tidak berdampak pada proses pembangunan,” kata dia.Lanjut dia, tentunya TAD antara eksekutif dan legislatif harus komitmen untuk pembangunan masyarakat. Jangan sampai telat, karena kepentingan masing-masing. Melainkan harus memprioritaskan masyarakat untuk saat ini.“Perlu menjadi bahan evaluasi dan catatan bahwa Kabupaten Tasikmalaya dalam laporan Litbang Kemendagri dalam penilaian APBD tepat waktu se kota/kabupaten di Indonesia berada di rangking 137 dengan skor 6. Itu harus menjadi perenungan di masing-masing TAPD agar kualitas pemerintah daerah ke arah yang lebih baik lagi. Apabila hal itu menjadi renungan proses APBD-P akan menjadi baik,” ucapnya. (obi)

Sumber: