Command Center Kota Tasik Bantuan Pemprov Belum Berjalan
Sabtu 02-10-2021,08:45 WIB
radartasik.com, INDIHIANG — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya H Asep Maman Permana mengakui jika pembangunan command center yang didapatkan Pemkot dari bantuan provinsi belum bisa berjalan efektif.
“Untuk sekarang belum ada distribusi atau alokasi internet khusus ke command center. Selain kegiatannya belum dimulai, sarana yang kita miliki juga belum disiapkan ke sana (command center, Red),” tuturnya kepada Radar, usai menghadiri rapat di ruang paripurna, Jumat siang (1/10/2021).
Selain itu, lanjut Asep, urusan maintenance atau pemeliharaan sangat perlu diperhatikan. Supaya keberlangsungan command center bisa berjalan sesuai dengan harapan.
Asep menekankan perangkat dan ruang pantau wali kota tersebut bukan milik Diskominfo semata. Pihaknya sebatas mediator antara user dalam hal ini kepala daerah dengan sumber informasi dan data yakni setiap instansi di lingkungan Pemkot.
“Kami sebatas mengoordinasikan, komunikasikan, fasilitasi dan mediator, pemanfaatnya semua. Dikarenakan dalam command center itu big data, produsen datanya OPD yang penginputnya di rekan-rekan dinas,” jelas pejabat yang hobi hiking tersebut.
Asep menambahkan tatkala data dari setiap dinas tersumbat otomatis informasi yang diterima wali kota tidak update. Saat ini, pihaknya mulai menyosialisasikan proses dan mekanisme pengumpulan data, pengklasifikasian jenis data, disesuaikan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing dinas.
“Ini diperlukan komitmen serta teamwork. Kita ada siapkan aplikasi data center yang awalnya melalui open data, nanti dievaluasi apa saja yang harus disempurnakan, kalau 3 syarat tadi siap, insya allah tahun depan command center bisa berjalan,” harapnya.
Terpisah Kepala Seksi E-Government Diskominfo Kota Tasikmalaya Asep Budi menjelaskan command center nantinya berfungsi sebagai pusat informasi data bagi wali kota. Pihaknya saat ini terkendala dalam mengintegrasi data dan informasi dari setiap dinas.
”Harusnya semua data dinas bisa langsung dipantau di command center. Maka kami pun sedang merancang aplikasi untuk menyatukan semua data, namun kemungkinan belum semua data bisa terkumpul lantaran integrasi sistemnya lumayan rumit,” katanya menjelaskan.
Dia menjelaskan nyaris setiap dinas memiliki sistem aplikasi tersendiri. Meski jaringan sudah terkoneksi ke seluruh penjuru kota, ketika sistem aplikasinya belum sinkron otomatis harus diintegrasikan agar bisa diakses wali kota melalui command center.
“Meski tidak harus semua aplikasinya dengan basis yang seragam, kami paling membangun jembatan ke setiap sistem, supaya konten atau informasi di setiap OPD bisa ditampilkan lewat wadah yang kami siapkan,” ujarnya.
Sebelumnya, hadirnya command center di Kota Tasikmalaya diharapkan bisa bermanfaat secara optimal. Mengingat anggaran yang dikucurkan dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahun 2021 itu menelan biaya Rp 5 miliaran.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menjelaskan pihaknya belum mengetahui secara detail berkaitan program bantuan tersebut. Meski itu bersumber dari provinsi, diharapkan tidak menambah sederet polemik di tengah situasi sosial daerah yang tidak stabil.
“Kita ketahui beberapa program pembangunan bersumber dari provinsi, pusat yang digulirkan tahun ini kerap dipelototi publik karena kondisi sedang serba sulit. Nah, kalau ini (command center, Red) terlanjur diserap tolong dilaksanakan optimal dan bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” papar Anang kepada Radar, Kamis (30/9/2021).
Dia menjelaskan berdasarkan informasi, sejumlah bantuan keuangan dari provinsi yang belum dieksekusi terancam terdampak refocusing. Kalau pun, kata dia, program ini sudah dilelang dan bisa segera dieksekusi diharapkan memuaskan ekspektasi.
“Karena masyarakat sekarang sudah melek IT ya. Otomatis membandingkannya mudah, dengan kota lain misalnya yang juga memiliki perangkat serupa, ini perlu jadi perhatian. Kami akan rapat kerja dengan Kominfo seperti apa gambarannya program ini, jangan sebatas diserap tapi tak bisa dimaksimalkan, kan sayang anggarannya,” ujar dia.
Politisi Demokrat itu mengakui kebutuhan perangkat digital yang serba canggih, menuntut pemerintah dalam memaksimalkan e-government serta sistem penilaian lainnya dari pemerintah pusat.
Namun, akan menjadi ironi ketika peralatan sudah mendekati lengkap dan canggih, pemanfaatannya masih minim dan tidak menjadikan pelayanan publik efektif dan efisien.
”Ini jadi pertaruhan kalau nanti alatnya sudah beres, tapi kinerja atau akselerasi pengawasan, pelayanan publik, begitu-begitu saja percuma,” keluh Anang.
Ia mencontohkan belakangan ini Pemkot Tasikmalaya melakukan uji coba Mal Pelayanan Publik (MPP). Nyatanya , bandwith atau jaringan dan sistem yang dimiliki Diskominfo belum siap memaksimalkan kehadiran one stop service tersebut.
Anang khawatir command center hadir pun Pemkot tidak menyiapkan sarana pelengkap yang dapat memaksimalkan kinerja atau fungsi dari hadirnya ruang monitor atau ruang komando tersebut.
“Jangan jadi nganggur dan mubazir, kita harap itu disiapkan. Tapi kalau lihat realitas kondisi keuangan, kita pesimis juga itu bisa dimanfaatkan langsung ketika pemkot harus sediakan lagi alokasi anggaran dalam menunjang aplikasi dan lainnya supaya command center benar-benar efektif,” tuturnya membeberkan. (igi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
