Nurul: Saya Sepakat dengan Pak Zenzen, Tapi Gaya Budi dan Yusuf Beda

radartasik.com, Merespons peringatan dari Ketua Koalisi Budi-Yusuf di Pilkada 2017 Zenzen Jaenudin, H Nurul Awalin yang merupakan sekretaris koalisi Budi-Yusuf kala itu angkat suara. Menurut dia, secara prinsip ia sepakat, bahwasanya koalisi pemenangan pasangan kepala daerah periode ini sampai 2022 mendatang masih satu paket.

“Prinsip kami sepakat dengan pernyataan Pak Zenzen, bahwa sampai 2022 mendatang kita masih satu paket, dalam upaya mengejar pencapaian visi misi Budi-Yusuf hingga periode berakhir,” katanya kepada Radar, Selasa (28/9/2021).Namun, kata Nurul, kondisi dulu berbeda dengan hari ini. Dimana Wali Kota Tasikmalaya dijabat H Muhammad Yusuf, sehingga otomatis gaya kepemimpinannya pun akan berbeda dengan kepemimpinan H Budi Budiman. Baik dari cara mengambil kebijakan maupun gaya kepemimpinan lain, tentu tidak akan serupa.“Karena kepemimpinan itu seni, tentunya jangan heran dan gehgeran kalau tidak sama dengan gaya Pak Budi. Justru, kami lebih optimis, ketika Pak Yusuf menempatkan pegawai akan lebih paham dan tepat, sebagai mantan birokrat memahami siapa bawahannya yang bisa dan tidak bisa kerja,” papar Nurul memberikan analisa.Kemudian, lanjut dia, sebagai salah satu tim yang membidani lahirnya visi-misi Budi-Yusuf yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ia sangat berharap parpol koalisi utuh. Mendukung dan menciptakan suasana nyaman, supaya wali kota bisa merealisasikan visi misi yang sudah disepakati koalisi.”Maka, perlu dukungan politis dari koalisi bahkan dari parpol luar koalisi. Goal dari visi misi itu kan pada akhirnya untuk membangun dan membawa kemajuan bagi masyarakat, siapa pun yang memimpin,” jelas mantan ketua DPRD Kota Tasikmalaya itu.Dia menilai terlalu kecil apabila membangun daerah hanya ditanggung koalisi maupun wali kota saja. Sebab, pemerintah mesti didorong kekuatan politik maupun dukungan publik. Tentunya, kata Nurul, perlu back-up penuh dari koalisi, non koalisi dan masyarakat secara umum.“Tidak sesederhana itu, kalau hanya mengandalkan koalisi apalagi wali kota dalam membangun suatu daerah. Kami berharap di sisa waktu masa jabatan yang sebentar ini, kondisi anggaran daerah yang ruwet karena defisit dan lain-lain, koalisi dan seluruh pihak bisa saling mendukung dan kompak,” harap Nurul.Ia menjelaskan ketika kader partai sudah lolos pencalonan kepala daerah, maka dia dihibahkan bagi masyarakat dengan menjabat. Sehingga wali kota sejatinya milik semua kekuatan politik, baik parpol yang memiliki kursi di DPRD, maupun parpol yang belum ada perwakilannya di legislatif.“Tugas RPJMD kan sudah dipegang oleh Bappelitbangda, koalisi hanya mengantar penjabaran visi-misi sampai ke sana. Pak Zenzen mungkin lupa, selama dua tahun setengah kan tidak pernah Golkar, PKB, Nasdem itu dikumpulkan Pak Budi untuk membahas RPJMD bersama koalisi,” selorohnya.“Ketika sudah diprogramkan, tinggal dilaksanakan dan dievaluasi saja bersama-sama ketika ingin tahu progresA­nya seperti apa,” sambung dia.Maka dari itu, kata Nurul, diharapkan ada komunikasi dan silaturahmi koalisi dalam upaya melancarkan visi misi yang saat ini diemban H Yusuf. Bila perlu tidak hanya koalisi pengusung saja, kekuatan non koalisi pun diundang sebab wali kota membutuhkan supporting dari semua kekuatan politik.“Perlu dipahami bersama, sisa waktu ini singkat, sumber keuangan sedang sulit baik nasional pun daerah, maka kita mesti sama-sama mendorong realisasi capaian target pembangunan daerah dari beragam kekuatan politik,” ajak Nurul.Adapun persoalan perlu tidaknya kursi wakil wali kota diisi, ia menyarankan sesuaikan saja dengan regulasi yang berlaku. Termasuk bertanya langsung terhadap Yusuf untuk memastikan apakah ia memerlukan pendamping atau tidak.”Kan ada aturannya untuk pengisian wakil wali kota. Disesuaikan saja. Bila perlu saat silaturahmi nanti bisa ditanyakan kaitan itu ke Pak Wali langsung, apakah perlu,” ujarnya.Sebelumnya, Ketua Koalisi Budi-Yusuf di Pilkada 2017, Zenzen Jaenudin. Dia menjelaskan janji kolektif yang tertuang pada program prioritas pasca terpilihnya Budi-Yusuf menakhodai eksekutif sampai periode 2022 mendatang, bukan sebatas pada persoalan pimpinan daerah yang menggawangi hal tersebut.Melainkan beban koalisi yang merepresentasikan kehendak publik, dan dituangkan dalam penyusunan visi misi. “Secara norma, mereka (Budi-Yusuf, Red) dipilih karena visi misi yang ditawarkan, masyarakat memberikan kepercayaan mereka untuk menakhodai Kota Tasikmalaya,” tuturnya kepada Radar, saat ditemui di sekretariat DPC PPP Kota Tasikmalaya, Senin (27/9/2021).Hal tersebut, kata Zenzen, merupakan tanggungjawab politis pasangan kepala daerah dan koalisi parpol pengusung. Apabila koalisi mengevaluasi pun, dalam kerangka tanggungjawab moril yang mana mereka turut menyusun ide dan gagasan pada visi misi untuk ditawarkan ke publik serta direalisasikan dalam program daerah ketika pasangan usungan koalisi terpilih.“Tujuannya, agar merealisasikan visi misi yang tertuang pada RPJMD, membutuhkan kesungguhan, komitmen dan konsistensi semua pihak. Terutama yang menakhodai eksekutif hari ini, beban di Pundak Pak Yusuf. Semoga sisa waktu ini bisa dioptimalkan,” harap dia.Pada pelaksanaan mengejar capaian target RPJMD pun, lanjut dia, ditentukan instrument pendukung salah satunya sumber daya manusia (SDM), penganggaran dan lain sebagainya. Kepala daerah mesti menerjemahkan proses RPJMD itu didukung secara linier perangkat daerah, yang paham dan memiliki kompetensi.“Artinya tidak sembarangan, termasuk ketika menempatkan orang dalam upaya mengakselerasi pemenuhan RPJMD, kalau salah pilih bisa menjadi kontraproduktif dan bahan evaluasi bagi kami. Sebab itu akan diteropong publik dalam memunculkan trust (kepercayaan),” tutur Zenzen.Di samping SDM OPD yang menerjemahkan akselerasi RPJMD sesuai tugas dan bidang masing-masing. Penganggaran, metode atau mekanisme serta aspek utilitas pun perlu diperhatikan. Serta disiapkan agar mengejar visi misi yang sudah dijanjikan berjalan optimal. (igi)

Sumber: