Tanpa data Keseriusan Pemkot Menata Kota Dipertanyakan
Rabu 29-09-2021,08:30 WIB
CIHIDEUNG — Komisi II DPRD mempertanyakan keseriusan Pemkot Tasikmalaya dalam menata kawasan pusat kota. Hal ini, mengingat belum adanya data terbaru soal Pedagang Kaki Lima (PKL).
Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi mengatakan basis data merupakan dasar untuk merumuskan kebijakan serta berlaku dalam penataan kawasan pusat kota. “Segala kebijakan itu kan harus didasari dengan data,” ucapnya kepada Radar, Selasa (28/9/2021).
Ketika data tersebut belum dimiliki, menurutnya penataan tidak bisa dilaksanakan. Jika dipaksakan pun akan banyak persoalan yang muncul dalam penerapannya. “Bukan hanya di HZ Mustofa saja, di manapun harus ada data,” ucapnya.
Data tahun 2019, menurutnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Karena rentang waktu dua tahun terbilang lama dan tidak lagi sama dengan kondisi hari ini. “Bisa kurang bisa juga nambah, seharusnya pendataan itu dilakukan berkala setiap tahun,” ucapnya.
Anggota Komisi II M Rizal Ar Sutadiredja mendukung upaya penataan pusat kota. Ini tentunya menjadi hal positif yang harus direalisasikan secara maksimal. “Ya harus didukung upaya pemkot ini,” tuturnya.
Namun ketika data PKL-nya saja tidak ada, menurutnya cukup aneh. Apalagi konsep semi pedestrian yang akan diterapkan tentunya melibatkan PKL. “Penataan di Cihideung saja kan tidak lepas dari data,” terangnya.
Bicara penataan, Pemkot jangan hanya terfokus saja di Jalur HZ Mustofa dan Cihideung. Tetapi harus mempertimbangkan efek ke kawasan di sekitarnya. “Bisa itu ke PKL di kawasan lain,” terangnya.
Termasuk efek kepada masyarakat pun harus dipertimbangkan secara matang. Dalam hal ini Pemkot juga perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat di sekitar HZ Mustofa dan Cihideung. “Jangan sampai warga di sana malah dirugikan,” ucapnya.
Bicara soal aturan ketertiban umum, jalur HZ Mustofa seharusnya tidak ada PKL. Tetapi ketika mengingat toleransi dan nurani, tentu nasib PKL juga harus dipertimbangkan. “Karena serba salah juga, mereka kan tidak semuanya warga Kota Tasikmalaya,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya belum memiliki data terbaru Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah HZ Mustofa. Padahal, tahun 2022 penataan kawasan pusat kota akan segera dilaksanakan.
Hal itu diakui oleh Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya H M Firmansyah. Pihaknya sejauh ini belum memiliki data PKL yang beraktivitas di Jalan HZ Mustofa. “Kita belum punya data terbaru,” ungkapnya kepada Radar, Senin (27/9/2021).
Data terakhir jumlah PKL di Jalan HZ Mustofa yang dimiliki, yakni di tahun 2019. Tidak bisa dipungkiri kondisinya saat ini sudah berbeda mengingat rentang waktu 2 tahun tidaklah sebentar. “Memang sudah cukup lama,” terangnya.
Disinggung upaya pendataan lagi, H Firmansyah mengaku sementara ini belum ada rencana. Karena upaya tersebut, tentunya membutuhkan perencanaan baik untuk kerja teknis sampai anggarannya. “Kan tidak bisa instan begitu saja,” ucapnya.
H Firmansyah menambahkan bahwa pendataan PKL di HZ Mustofa digabung program penataan 2022. Sehingga programnya tidak masuk dalam rencana Dinas KUMKM Perindag tahun ini.
Disinggung soal risiko PKL-PKL akan masuk kawasan HZ Mustofa? Pada dasarnya saat ini kawasan itu tidak boleh ditempati PKL. Namun untuk dalam hal ini, Dinas KUMKM Perindag tidak punya kewenangan menindak. “Penindakan kan ada di Satpol PP,” terangnya.
Lain cerita dengan PKL di Jalan Cihideung, kata Firmansyah, dimana pihaknya punya tanggung jawab menata ulang. Pasalnya, pedagang di area tersebut diatur oleh Perwalkot Nomor 60 Tahun 2015. “Dulu PKL Cihideung kan bagian dari relokasi PKL di HZ Mustofa juga,” terangnya. (rga)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
