Pelaksanaan Proyek MOT di RSUD Kota Tasik 3 Bulan Lagi

“Kemarin kami ikut mendampingi Inspektorat memastikan lokasi, apa saja komponen yang akan dilengkapi dan lain-lain. Namun, kita masih menunggu hasil review untuk segera ditayangkan lelangnya,” kata Budi.Sebelumnya diberitakan, selain dikejar waktu, pelaksanaan pengadaan alat kesehatan (alkes) pada proyek modular operating theatre (MOT) di RSUD dr Soekardjo. Dituntut akuntabel dan transparans dalam proses pengadaannya.Sebab, selain masuk dalam 10 program pengadaan barang dan jasa strategis Tahun 2021. Kegiatan tersebut pun dipantau secara khusus oleh Korsupgah KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Sehingga program senilai Rp 75 miliar itu, merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mesti dipertanggungjawabkan pelaksanaannya tuntas dan minim ekses.”Selain ini kebutuhan, MOT juga amanah dari provinsi untuk kita tuntaskan kegiatannya lantaran kita sudah mengusulkan dan diberi kepercayaan dengan alokasi bantuan tersebut,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat kepada Radar, Senin (20/9/2021).Menurut dia, sejumlah catatan yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan MOT, mulai dari ketersediaan item alkes yang dibutuhkan. Terutama di samping mesti memperhatikan standar kualitas dari alat yang dibutuhkan untuk pendirian 11 kamar operasi khusus itu, regulasi dan ketentuan lain tidak bisa dikesampingkan.”Misalnya nilai manfaat serta produk luar itu, ketika produk dalam negeri ada yang sama kualitas dan standarnya, kenapa tidak untuk diperhatikan. Aspek mendatangkan barang dari luar dan waktu kita yang sudah mepet, mesti jadi perhitungan, di samping jangan bersinggungan dengan regulasi terkait mekanisme pengadaan barang jasa,” papar Uus.Mantan Kepala Puskesmas Purbaratu itu menjelaskan sejatinya pengadaan barang/jasa alat kesehatan sudah ada di e-katalog, yang mana pemerintah tinggal menyeleksi saja untuk melakukan pengadaan. Sesuai kebutuhan, efisiensi, kualitas, produk yang jelas, yang harus sesuai standar.”Namun, yang terpenting sekali lagi tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, terutama hal-hal lain dalam konteks pemenangan penyedia barang jasa yang ikut lelang. Kami pun mesti hati-hati dengan hal semacam itu,” katanya.Sejauh ini, lanjut Uus, proses pengadaan barang/jasa proyek MOT sudah dilakukan upaya percepatan. Pihaknya konsen mendorong agar proses administrasi berjalan secepat mungkin dengan memperhatikan norma, kaidah dan aturan pengadaan barang jasa sebagaimana mestinya.”Anggaran yang diamanatkan pusat maupun provinsi itu prosesnya tidak mudah, maka kita daerah seyogyanya bisa menyerap alokasinya sesuai harapan. Di samping kita membutuhkan MOT representatif dalam melengkapi fasilitas RSUD yang masuk tipe B,” harap Uus. (igi)