MOT di RSUD Tak Kunjung Dilelang, Kenapa?
Sabtu 18-09-2021,10:30 WIB
radartasik.com, BUNGURSARI — Sejumlah kegiatan pembangunan pemeArintah yang mestinya suAdah dilaksanakan, masih terAtunda lantaran proses adAministrasi. Salah satunya kegiatan pembangunan modular operating theatre (MOT) di RSUD dr Soekardjo senilai Rp 75 miliar.
Beberapa waktu lalu sebetulnya masih dilakukan peninjauan tersebut, namun harus dikembalikan ke RSUD lantaran sejumlah administrasi yang mesti dilengkapi.
“Informasinya seperti itu, sekarang sudah berproses kembali review-nya di Inspektorat, ketika sudah lengkap pasti segera ditayangkan lelangnya,” kata Budi kepada Radar, Jumat (17/9/2021).
Berbeda dengan pendirian gedung poliklinik yang juga kegiatannya dilaksanakan di rumah sakit.
Sejak 7 September 2021, proyek dengan anggaran sebesar Rp 33 miliar itu sudah dilelangkan dan segera dilaksanakan. “Kalau untuk gedung poli-nya sudah. Memang itu lebih cepat dan kita juga apa yang sudah duluan tuntas di-review segala macamnya, segera kita tayangkan untuk dilelangkan,” jelas Budi.
Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya itu mengungkapkan selain kendala percepatan kegiatan menunggu proses administrasi dari dinas-dinas yang memiliki program. Pihaknya pun disibukkan menangani pengadaan barang dan jasa lain se-Kota Tasikmalaya.
“Berdasarkan kebutuhan yang dipersyaratkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Menpan RB, kebutuhan personel pokja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu sebanyak 28 orang, sementara yang kita miliki sampai Juli lalu hanya 5 orang,” kata dia.
Ia mengakui keterbatasan itu cukup membuat bagian barang dan jasa kewalahan. Terutama di saat lelang kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana 5 personel mesti mengelola kurang lebih 14 ribu kegiatan baik tender maupun non tender, sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) per 31 Desember 2020. “Kegiatan itu pun baik dikerjakan penyedia mau pun swakelola, kita yang mengelola proses pengadaannya,” ceritanya memaparkan.
Namun, lanjut Budi, per 1 Agustus lalu pihaknya mendapat tambahan 5 personel untuk bertugas di Pokja ULP. Sampai awal September lalu, kelima tambahan SDM tersebut tuntas mengikuti pelatihan dan penyesuaian dalam melaksanakan tugas sesuai sistem sesuai standar LKPP.
“Maka September ini mereka sebetulnya baru bertugas dengan efektif. Semoga kegiatan Pemkot bisa kita laksanakan pengadaannya secara bertahap,” harap Budi.
Kepala Sub Bagian LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tasikmalaya Ferry Arif menuturkan MOT merupakan satu dari sepuluh program prioritas yang masuk pada dalam monitoring centre for prevention (MCP) Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana salah satu kegiatan dengan nilai besar dan strategis dalam kegiatan pembangunan Pemkot tahun ini.
“Ini salah satu program dari 10 kegiatan yang prioritas, maka kegiatan ini harus menempuh proses review dari ULP, Inspektorat dan juga BPKP sesuai amanat Korsupgah KPK,” papar Ferry.
Dia menambahkan sembilan program strategis lainnya tuntas dilaksanakan review dan dilelangkan, bahkan mayoritas sudah dilaksanakan pembangunan fisiknya.
Seperti Pembangunan Instalasi Farmasi, Revitalisasi Pasar Pancasila, termasuk kegiatan lanjutan Jalan Lingkar Utara. “Yang baru-baru ini kita tayangkan lelangnya dari 10 kegiatan tersebut yakni Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD, dan tersisa MOT saja yang masih berproses administrasinya,” kata dia.
JANGAN MENGENDUR
Terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid mengungkapkan banyak masukan dan pertanyaan yang belakangan ini disampaikan publik. Khususnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan, sarana prasarana dan fasilitas ditengah masyarakat.
“Ada saja pertanyaan ke kami kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Ternyata ini sudah diproses, dan sekarang sudah masuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP),” tuturnya kepada Radar, Kamis (16/9/2021).
Biasanya, kata Wahid memasuki bulan Juli kegiatan peningkatan jalan, dan drainase lingkungan sudah mulai dikerjakan.
Sementara sampai September 2021 ini masih banyak kegiatan infrastruktur terutama bersumber dari anggaran daerah belum terlaksana.
“Kemarin hasil monitoring kami ke dinas teknis, ternyata mendahulukan dulu kegiatan dari Dana Kelurahan (DK), kegiatan dari bantuan propinsi pun dan juga pusat. Baru kegiatan dari sumber-sumber anggaran itu yang sudah dan sedang dilaksanakan,” ungkapnya.
Dia mengakui instansi di lingkungan Pemkot belakangan ini disibukan sejumlah penyesuaian anggaran. Mulai refocusing untuk dana penanganan Covid-19 di awal tahun sampai rencana reposisi dalam merespons defisitnya APBD murni tahun ini, yang masih hangat disampaikan eksekutif.
“Kegiatan yang didanai dari APBD, memang sebagian sudah ada yang dilaksanakan, tetapi mayoritasnya belum dilaksanakan, bahkan saat ini prosesnya masih digarap di ULP atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda,” kata dia.
Pihaknya tidak memungkiri kendala lain di pertengahan tahun ini, terbatasnya kebijakan Plt wali kota yang mesti mengantingi rekomendasi dari Kemendagri. Termasuk penyesuaian refocusing anggaran yang memaksa dinas-dinas lebih mendahulukan bantuan provinsi atau pusat yang jelas tidak perlu dirasionalisasi kembali.
“Namun yang harus kita pahami masyarakat itu tidak tahu pemerintah sedang refocusing atau apa, ketika infrastruktur di lingkungannya tak kunjung digarap otomatis ya bertanya ke kami. Kami minta ini dipercepat meski ULP beralasan kekurangan personel dan lain sebagainya, sebab ekonomi di publik sedikit banyaknya bergantung dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakn pemerintah,” papar Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya tersebut.
Pihaknya meminta urusan administratif jangan melulu dijadikan dalih pelayanan terhadap masyarakat salah satunya pelayanan sarana prasarana di lingkungan terhambat. Terutama program di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang terbilang banyak, mesti mengantre di proses administrasi ULP.
“Karena kegiatan di masyarakat perwilayahan itu, setidaknya melibatkan warga sekitar jadi memiliki penghasilan, ekonomi berjalan, maka kami tekankan hal ini bisa diprioritaskan,” harap Wahid. (igi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
