Mensos Risma Kembali Marah-marah Soal Banyak Bansos Tidak Tersalur, Kali Ini di Kalimantan Selatan
Jumat 17-09-2021,11:20 WIB
Radartasik.com, BANJARBARU - Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini kembali menumpahkan kemarahannya ketika memimpin pemadanan (penyamanan) data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin di Jalan Trikora, Banjarbaru, Rabu (15/09/2021) pagi.
Ekspresi kemarahan mantan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur itu sangat terlihat. Sampai-sampai dia sempat menumpahkan amarahnya dengan memukul meja. Bahkan Risma sampai harus menenangkan diri ke luar ruangan dan santai sejenak di balkon gedung demi mengendalikan amarahnya.
Kali ini penyebab kemarahan Risma adalah banyaknya bantuan sosial (Bansos) yang belum terserap di Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satunya, Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya berdasarkan data yang disampaikan dalam acara itu, masih ada 888 PKH di Kalsel statusnya tidak transaksi. Serta, 130 lainnya tidak distribusi.
Setelah beberapa jam berdiskusi, terungkaplah sejumlah akar masalah terlambatnya penyaluran Bansos tersebut. Di antaranya ialah sulitnya akses transportasi para keluarga penerima manfaat (KPM).
Beberapa pendamping PKH menyatakan, penyaluran bantuan untuk KPM ada yang ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, bisa lebih besar dari indeks bantuan.
Melihat permasalahan itu, Risma meminta Bank Himbara di Kalsel untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat bantuan sosial. Menurutnya, bank perlu mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lokasi terdekat dari domisili penerima manfaat, agar bantuan segera bisa diterima.
"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke keluarga penerima manfaat. Karena kalau harus datang ke kota, bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," pintanya.
Apalagi jika penyaluran bantuan memakan waktu tempuh hingga 15 jam, menurut Risma kondisi itu tidak memungkinkan bagi penerima manfaat untuk mengambil bansos.
"Tidak fair kalau mereka mendapat Rp300 ribu, sementara biaya yang harus dikeluarkan sampai ke lokasi transaksi bisa sampai Rp500 ribu," ujarnya.
Dia pun memerintahkan agar bank yang menyerahkan bantuan ke tempat penerima manfaat. Bukan penerima manfaat yang datang ke lokasi transaksi. "Bank nanti yang mendatangi mereka dikasih cash saja, karena mereka terpencil tidak ada ATM," papar Risma.
Dalam jangka panjang, dia mengaku telah menyiapkan peraturan khusus. Supaya bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus.
"Untuk kawasan dengan tantangan alam, seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," kata Mensos.
Dia juga mengaku ingin berbicara dengan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor agar masyarakat di daerah terpencil ditetapkan menjadi komunitas adat terpencil. "Sehingga Kemensos dapat membuat treatment berbeda dengan daerah lain dalam penyaluran bansos," paparnya.
Usai menghadiri pemadanan data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Risma selanjutnya menyerahkan bantuan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (PSBL) Budi Luhur Banjarbaru.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengucapkan terima kasih kepada Mensos yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat Banua. "Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat," ucapnya.
Dia berharap, sinergitas antara pemerintah provinsi dan pusat selalu terjalin. Sehingga, program di daerah berjalan dengan baik. (ris/by/ran/raban)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
