Kepala Dinas tak Produktif Harus Disingkirkan

radartasik.com, INDIHIANG — Pengisian sejumlah kursi kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya menuai perhatian kalangan pemuda. Banyak harapan yang diinginkan terhadap kepala daerah dalam merespons kondisi dampak pandemi Covid-19 serta sejumlah pekerjaan rumah di Kota Resik.

Seperti yang disampaikan Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya Opik Taufik Rahman. Ia mengharapkan kabinet era wali kota H Muhammad Yusuf terjadi perubahan. Setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mesti memiliki dedikasi dan berkomitmen menjaga integritas sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, membantu kepala daerah menuntaskan setumpuk hutang politik atau target capaian kinerja yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).”Kami dari kepemudaan berharap sederet pejabat eselon II yang kemarin sudah dilakukan uji kompetensi, bisa ditempatkan sesuai potensi dan kemampuan manajerial masing-masing di dinas yang bakal diduduki. Bagaimana memaksimalkan peran memulihkan keadaan,” ujarnya kepada Radar, saat ditemui di Kompleks DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (15/9/2021).Dia menilai sejumlah OPD strategis yang secara eksisting hari ini dijabat pelaksana tugas (Plt) mesti secepatnya diisi. Terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Sosial (Dinsos).Selain melihat kompleksitas persoalan kota dengan kendala masing-masing pada dinas tersebut, kinerja kepala dinas dibutuhkan untuk berinovasi dan berimprovisasi dengan kondisi hari ini. “Kita dengar sekarang Pemkot defisit anggaran, maka perlu ada penyegaran di dinas-dinas penghasil mengingat kota ini berbasis retribusi dan pajak, karena minim destinasi wisata,” analisisnya.Mantan aktivis HMI Tasikmalaya itu melihat banyaknya potensi yang masih bisa digali dalam mendulang penghasilan asli daerah (PAD). Misalnya, potensi minimarket selama ini belum dikatrol untuk mendapat penghasilan daerah secara optimal. “Daya beli publik hari ini rendah bukan berarti kota kehilangan sumber penghasilan kalau ditata kelola dengan baik akan bisa menghasilkan,” katanya.“Maka, kadis eksisting pun harus dievaluasi kalau memang sudah tak produktif harus ada pergantian. Pada masa jabatan dengan tempo singkat ini, kepala daerah mesti totalitas dalam konteks evaluasi para bawahannya di setiap dinas,” sambung Opik.Sekretaris Karang Taruna Kota Tasikmalaya, Arief Abdul Rohman mengutarakan hal yang sama. Dimana Kota Resik memerlukan para pimpinan OPD dengan spirit muda, inovatif dan kreatif. Selain dalam upaya mengatrol dan mengelola potensi daerah dalam mendorong anggaran untuk pembangunan. Perlu akselerasi dalam upaya bangkit dari dampak pandemi. “Maka, dinas-dinas hari ini memerlukan figur atau sosok yang memiliki cara berpikir akseleratif, tidak menunggu perintah tapi berinisiatif dan inovasi tinggi. Supaya target capaian pembangunan yang semakin berat dengan kondisi Pandemi ini, bisa tercapai minimal terkejar, baik secara kedinasan masing-masing maupun Kota Tasikmalaya secara keseluruhan,” papar Arief.Mantan aktivis PMII Kota Tasikmalaya tersebut mengulas sudah beberapa periode terakhir, sejumlah dinas tidak mengalami penyegaran. Yusuf diharapkan bisa mengukur kemampuan para bawahannya dengan duduk di posisi lain, dalam upaya mempercepat laju pembangunan yang belakangan ini terbilang mengalami keterlambatan. “Paling tidak menempatkan para kepala dinas sesuai standar kualifikasi akademiknya, dalam menentukan posisi yang akan diduduki. Sebab, muara dari kinerja mereka ada di komando wali kota. Wawasan disiplin ilmu itu penting, di samping chemistry dengan wali kota selaku user,” harapnya.Sebelumnya diberitakan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) beserta Wali Kota Tasikmalaya masih membahas rencana pengisian dinas-dinas yang mengalami kekosongan pimpinan.Hasil uji kompetensi para eselon II lalu, menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan posisi dinas mana saja yang akan dikosongkan untuk lelang jabatan.Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan menuturkan pihaknya masih membahas rencana pengisian tersebut. Hasil uji kompetensi beberapa waktu lalu, sudah disampaikan terhadap wali kota, untuk kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam mengatur pejabat mana saja yang akan ditempatkan.“Kan uji kompetensi itu tidak mengarah ke satu jabatan tertentu, misal begini si A, ia kemampuan seperti apa, cocoknya duduk di mana, si B baik dari kompetensi mana dan lebih cocok di dinas mana. Itu perlu dikaji dan dibahas oleh kepala daerah,” kata Ivan kepada Radar, Selasa (14/9/2021).Dia menjelaskan setelah kepala daerah memutuskan mana saja pejabat yang bertahan di dinas tersebut atau dipindahkan ke kursi yang lebih cocok. Barulah Pemkot melaporkan usulan itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab, untuk pejabat setaraf kepala dinas, wali kota mesti mendapat rekomendasi lembaga itu dalam melakukan rotasi-mutasi.”Nah itu pun harus yang berkesesuaian dengan hasil uji kompetensi, maka kepala daerah akan direkomendasikan untuk melantik pegawai bersangkutan. Maka dari itu, kaitan tindak lanjut uji kompetensi harus dibahas dan dikaji kepala daerah,” paparnya yang juga Ketua Baperjakat.Ivan belum bisa memastikan dinas yang akan dilelangkan untuk pengisian jabatan. Hanya saja, kata dia, dimungkinkan terjadi pergeseran kadis terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya tersisa sejumlah kursi eselon II yang bakal dilelangkan.”Dimungkinkan ada pergeseran dulu, beliau (wali kota, Red) akan menentukan dan membahas bersama Baperjakat mana yang digeser mana yang dikosongkan untuk open bidding (lelang jabatan, Red), jadi tak mesti yang hari ini kosong, itu yang dilelang,” tuturnya. (igi)

Sumber: