TNI-Polri Juga Salurkan Kredit ke PKL dan UKM

Reporter: ocean|
Kamis 09-09-2021,19:15 WIB
TNI-Polri Juga Salurkan Kredit ke PKL dan UKM

Radartasik.com, JAKARTA — TNI-Polri memperoleh kuncuran anggaran senilai Rp 1,2 triliun. Namun, anggaran tersebut bukan untuk kebutuhan operasional TNI-Polri. Anggaran tersebut untuk disalurkan ke pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan TNI-Polri akan menerima alokasi anggaran Rp 1,2 triliun. 

Dana tersebut untuk membantu pemerintah menyalurkan bantuan ke UKM dan pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak pandemi Covid-19.

”Kami berharap dana ini bisa kita sampaikan Rp 600 miliar untuk TNI dan Rp 600 miliar untuk Polri kemudian diteruskan kepada masyarakat terutama PKL. Jadi ini dananya Rp 1,2 triliun,” katanya, Kamis (09/09/2021).

Dia menjelaskan selama ini bantuan untuk UKM disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing daerah.

”Ini sudah lebih dari 12 juta UMKM dan PKL yang mendapatkan bantuan masing-masing Rp 1,2 juta,” ujarnya.

Anggaran Rp 1,2 triliun disalurkan ke TNI-Polri juga tidak terlepas dari arahan Presiden Joko Widodo yang memutuskan melibatkan TNI-Polri dalam penyaluran bantuan kepada UKM dan PKL.

”Nantinya akan ada satu juta UKM dan PKL di seluruh Indonesia yang mendapat bantuan sebesar Rp 1,2 juta dengan masing-masing dari TNI sebanyak 500 ribu UKM dan PKL serta 500 ribu dari Polri,” ungkapnya.

Sebagai langkah uji coba pemberian bantuan Rp 1,2 juta melalui TNI-Polri ini dilakukan kepada UKM dan PKL di Medan, Sumatera Utara.

”Beberapa pemilik warung dan PKL memberikan statement bahwa kehidupan mereka menjadi lebih berat karena biasanya bisa jualan (sekarang) omsetnya turun bahkan sampai 75 persen,” jelasnya.

Sri Mulyani mengapresiasi upaya Polri yang langsung membentuk tim-tim untuk memastikan ketepatan penerima bantuan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Ia menegaskan pemerintah harus memastikan penerima bantuan ini belum mendapat bantuan pada tahap pertama yang disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM demi menjaga keadilan.

”Polri langsung membuat tim untuk meyakinkan yang menerima itu benar. Tadi pakai tanda bukti bahkan pakai foto dan juga diadministrasikan langsung di komputer tanda terimanya. Jadi pertanggungjawabannya luar biasa,” tegasnya. (gw/fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: