Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Demi Hamzah Rahadian SH MH pun mempertanyakan kenapa serapan anggaran daerah sampai September ini sangat minim?.
”Nah, kendalanya apa?. Kemudian apakah tidak akan berdampak untuk pertumbuhan ekonomi di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya,?” tanya dia.
Menurut dia, efek dari belanja publik yang belum terserap secara maksimal ini, banyak atlet-atlet asal Kabupaten Tasikmalaya yang hijrah ke luar Tasikmalaya.
“Pak Sekda selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), nampaknya kurang cekatan dan tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat, sekda harus tanggung jawab. Jadi saya berpikir Pak Bupati (Ade Sugianto, Red) harus mengevaluasi lagi kinerja TAPD, atau mencari sekda baru,” tegas politisi PDI-Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya.
Asep Muslim
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Muslim mengungkapkan serapan anggaran yang tidak terserap maksimal menunjukkan kinerja birokrasi tidak solid. Selain akibat, Pemkab Tasik terkesan tidak mempunyai konsep yang jelas mau mengerjakan apa.
“Sampai mereka (Pemkab Tasik, Red) tidak tahu, apa yang akan mereka kerjakan. Saat ini kan masalahnya tidak bisa menyerap anggaran, artinya mereka (birokrasi,Red) ini tidak tahu apa yang akan dikerjakan,” ungkap dia.
Dia mendorong agar Bupati Tasikmalaya selaku kepala daerah mengevaluasi semua kinerja bawahannya, apa yang menjadi permasalahan belum terserap anggaran belanja publik tersebut.
“Karena realisasi anggaran itu, sebagaimana perintah Mendagri, harus sesegera mungkin direalisasikan. Mendagri sudah memerintahkan sejak Mei 2021,” paparnya.
Sebab, kata Asep, realisasi anggaran di belanja modal atau publik ini akan berefek kepada menggeliatnya ekonomi masyarakat pasca Covid-19. “Maka ketika realisasi ini masih di bawah standar, justru malah menyulitkan masyarakat,” tambah dia.
Sebelumnya diberitakan, wakil rakyat di DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengaku sudah berulangkali mewarning Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait lambatnya realisasi belanja modal (publik).
“Kita sudah awasi, agar program pembangunan yang bersifat langsung dirasakan oleh masyarakat untuk segera diserap,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi saat ditemui Sabtu (4/9/2021).
Asep menjelaskan pihaknya melalui komisi-komisi terkait sudah mewanti-wanti sejak Juli 2021, supaya alokasi belanja publik disegerakan. Di samping adanya warning dari Pemerintah Pusat, ketika terjadi anggaran negara dengan nominal triliunan rupiah terparkir di bank.
“Kita langsung mengundang mitra kerja terkait. Sejak Juli kami sudah memintai laporan kinerja mereka selama satu semester dari awal tahun. Termasuk mengundang secara khusus rapat konsultasi dengan bupati dan sekda, yang kami bahas selalu kaitan serapan anggaran,” tutur politis Partai Gerindra itu.
Dia menceritakan dalam setiap pertemuan dan kesempatan rapat dengan eksekutif, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Mohammad Zen selalu menyatakan siap dan sedang memproses eksekusi anggaran belanja publik. Termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara keseluruhan, sudah diingatkan supaya tidak lambat pelaksanaan kegiatan di tengah masyarakat.
Namun, sayangnya dalam dokumen realisasi anggaran yang ia terima, kesiapan sekda dan jajaran dalam merealisasi percepatan belanja publik baru sebatas retorika.
”Ya ketika kita lihat realisasi, ternyata minim sekali bahkan nyaris tidak ada serapan selama satu semester awal untuk belanja masyarakat,” keluhnya.
Bahkan, lanjut dia, sejumlah komisi di DPRD sudah mendesak mitra kerja masing-masing mempercepat kegiatan. Terutama, di dinas tertentu yang proporsi belanja modalnya terbilang signifikan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
“Komisi-komisi sudah bertugas memelototi realisasi mitra kerjanya masing-masing, terutama itu di dinas-dinas yang alokasi belanja publik dan belanja yang dirasakan langsung masyarakat mempercepat pelaksanaan kegiatan,” kata lelaki murah senyum itu.
Asep menyayangkan ketika Pemkab Tasikmalaya tidak fair dalam membelanjakan anggaran pendapatan daerah. Dimana belanja bersifat rutinitas semisal alat tulis kantor (ATK), pengadaan internal dinas, serta fasilitas penunjang kinerja aparatur.
Sementara, masyarakat yang tengah terdampak pandemi Covid-19, membutuhkan stimulus agar ekonomi di berbagai segmentasi bergerak.
“Ironis kan, ini kaitannya anggaran yang bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat malah tersimpan di bank. Kalau pengadaan-pengadaan semacam itu, segelintir pihak saja yang ekonominya bergerak, warga kecil tidak merasakan hadirnya pembangunan,” papar Asep.
Pihaknya akan mengambil langkah tegas, ketika pola belanja publik Pemkab Tasikmalaya tidak mengalami progres signifikan. Terutama menyerap alokasi kegiatan untuk masyarakat luas, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan kegiatan lainnya.
”Kalau tak ada perkembangan, kita akan rembuk dengan DPRD secara kelembagaan. Melakukan sikap politis tertentu yang dibutuhkan agar belanja Pemkab fair,” tegas dia.
(dik/igi) 
