Dede: Pejabat Pemkot Tasik & Kita Masih Makan Enak saat Pandemi, Warga Miskin?

radartasik.com, INDIHIANG — Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menyayangkan tidak adanya alokasi jaring pengaman sosial (JPS) pada penganggaran penanganan Covid-19 tahun ini. Meski secara rinci pengalokasian penggunaan dana senilai Rp 74 miliar itu dapat dipertanggungjawabkan, antisipasi adanya warga yang terdampak pandemi secara finansial tidak tersiapkan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam menuturkan di Tahun 2020 ketika covid-19 mulai menyebar di Kota Resik, Pemkot menyiapkan antisipasi sebesar Rp 24 miliar untuk JPS, dari alokasi total sebesar Rp 81 miliar untuk penanganan wabah. Kala itu, sekitar 17.500 keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat bantuan sebesar Rp 500 ribu selama 3 bulan.“Sementara tahun ini alokasi JPS tidak ada dari total dana penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 74 miliaran. Ini terus terang kami sesalkan,” tutur Dede kepada Radar, Selasa (31/8/2021).Dia menjelaskan di saat Pemkot mengandalkan bantuan bagi warga terdampak kepada pusat, alhasil banyak data warga miskin tidak tercover bantuan. Melihat fakta banyaknya warga miskin baru yang belum terinput dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai dasar pemerintah pusat menggelontorkan bantuan.”Faktanya bantuan banyak tidak masuk, beberapa daerah sampai laporan langsung ke dinas, ke kami Komisi IV. Ini karena tidak ada dana yang disiapkan untuk JPS seperti tahun lalu,” ungkap Dede.Ia mengajak semua pihak bisa terbangun rasa empati sekitar terutama para pejabat. Dimana pejabat publik sudah terjamin gaji dan tunjangannya meski secara persentase mengalami pemotongan dan kebijakan lainnya, dampak pandemi dan berimbas pada berkurangnya pendapatan.“Namun, secara prinsip kita masih makan enak. Bayangkan saja yang miskin lama apalagi miskin baru, tidak dapat bantuan. Kita ketahui data dari Dinas Sosial itu ada 74 ribu warga masuk DTKS, sementara data kumulasi adanya miskin baru menjadi 120 ribu keluarga. Itu sisanya mau bagaimana kan kita juga bingung,” keluh politisi PKS tersebut.Menurut dia, pengelolaan dana Covid-19 yang nampak dengan berbagai kinerja komite penanganan diakui sudah normatif. Sayangnya, di level kelurahan dengan adanya operasional masing-masing Rp 10 juta per bulan belumlah terasa manfaatnya.“Saya selaku RW di kampung saya, tidak melihat efektivitas kinerja satgas kelurahan. Padahal dibiayai untuk operasional kerja mereka, mohon ini jadi catatan untuk ditengok pelaksanaannya,” harap Dede.Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan menambahkan perlunya eksekutif kembali melakukan pendataan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder di tataran akar rumput. Supaya terjaring warga miskin yang tidak masuk dalam data bantuan sebelumnya.“Memang tidak bisa kontan kita menilai Dinsos kurang verifikasi, sebab data itu kan diterima dari kelurahan. Maka perlu pendataan ulang yang kalau bisa melibatkan langsung RT/RW-nya,” kata dia. (igi)

Sumber: