Kemenkes Tegaskan Vaksin Nusantara Masih Tahap Penelitian, Bersifat Individu dan Tidak Bisa Dikomersilkan
Minggu 29-08-2021,14:08 WIB
Radartasik.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons pemakaian Vaksin Nusantara oleh beberapa pejabat sebagai vaksin booster atau pun vaksin alternatif.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui jika Vaksin Nusantara dapat diakses masyarakat. Namun, penyuntikan vaksin itu merupakan pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Masyarakat harus memahami risiko dari penyuntikan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.
”Masyarakat yang menginginkan Vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nanti diberi penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh peneliti,” kata Nadia. Jika pasien setuju, Vaksin Nusantara baru bisa diberikan.
Sejauh ini, pengembangan Vaksin Nusantara baru memasuki tahap penelitian. Penelitian tersebut berdasar nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan TNI Angkatan Darat pada April lalu. Bunyi perjanjian itu adalah penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2.
Dia menegaskan bahwa Vaksin Nusantara tidak dapat dikomersialkan lantaran autologous atau bersifat individual. ”Sel dendritik bersifat autologous. Artinya, materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri,” jelas dia.
Dengan demikian, produk vaksin itu tidak bisa digunakan untuk orang lain. ”Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,” tambah Nadia.
Sementara itu, kemarin Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan Vaksinasi Kolaborasi Kebangsaan yang digelar di Taman Cappelen, Kebun Raya Bogor. Kegiatan itu diperuntukkan para pelajar berusia 12—18 tahun dan menyasar sekitar 1.250 peserta. Kegiatan vaksinasi serupa dilaksanakan secara serentak di sejumlah wilayah lain dengan total peserta mencapai 16.279 orang.
Presiden meminta kegiatan vaksinasi terus dilaksanakan. Tujuannya, tercipta kekebalan komunal di masyarakat. ”Kalau ada kekurangan vaksin, segera sampaikan ke gubernur atau langsung ke menteri. Sehingga semuanya bisa segera rampung, cepat selesai vaksinasinya,” ujar Jokowi.
Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan pelaksanaan PPKM ke Sulawesi. ”Penerapan PPKM di Sulawesi mulai membuahkan hasil. Selama Agustus ini, kasus aktif mulai turun rata-rata -8,77 persen,” katanya.
Di antara enam provinsi di wilayah Sulawesi, lima provinsi turun cukup signifikan. Hanya Sulawesi Tengah yang masih naik angkanya. Namun, pada minggu ke-3 dan 4 Agustus ini mulai melandai dan trennya menurun. Rata-rata kasus aktif 9.032 pada minggu ke-4, turun dari minggu sebelumnya dengan rata-rata 10.054 kasus. (jpc)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
