Salurkan Bantuan dengan Prokes Ketat

radartasik.com, BANJAR — Pemerhati peA­merintahA­an Sidik Firmadi mengapresiasi proA­A­gram bantuan pemerintah unA­tuk warga terdampak PPKM DaA­rurat. Meskipun, kata dia, harusnya bantuan disalurkan ketika PPKM Darurat mulai diterapkan.

“Adanya rencana pemberian bantuan dari Pemerintah Kota Banjar kepada 5.150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu diapresiasi, karena hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjar memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya yang terdampak pandemi Covid-19 serta terdampak pula kebijakan PPKM Darurat,” kata Sidik, Rabu (21/7/2021).Menurut dia, bantuan yang direncanakan jumlahnya Rp 100 ribu per KPM itu patut disyukuri karena bagaimanapun uang tersebut lumayan jika dibelikan beras atau kebutuhan pokok lainnya. “Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Banjar, pertama adalah pembagian bantuan tersebut jangan sampai menimbulkan kerumunan yang justru berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19, terlebih lagi saat ini Kota Banjar merupakan daerah kategori level 4,” ujar dia.Sebaiknya pembagiannya diA­lakukan bergilir, misalnya dalam satu hari hanya dibatasi 30 orang di satu tempat dengan prokes yang ketat dan jaga jarak atau dibagikan langsung ke rumah-rumah KPM yang bersangkutan oleh petugas.“Kedua saya berpesan kepada Pemerintah Kota Banjar untuk terus hadir dan berbuat nyata bagi masyarakat, mengingat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Jadi menurut hemat saya, saat ini adalah waktu yang paling tepat bagi wali kota dan wakil wali kota untuk membuktikan janji kampanye saat Pilkada Tahun 2018 yang lalu,” kata dia.Terakhir ia menyarankan PeA­meA­rintah Kota Banjar mulai meA­mikirkan terkait refocusing anggaran. Lakukan rapat bersama dengan seluruh OPD serta DPRD untuk menyisir anggaran yang masih bisa dipangkas atau ditunda pelaksanaannya kemudian dialihkan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.“Hasil refocusing itu bisa untuk memperkuat sistem kesehatan maupun untuk pengadaan bantuan sosial (bansos), mengingat akhir dari pandemi Covid-19 belum dapat diprediksi sehingga memerlukan persiapan anggaran dari jauh-jauh hari,” kata dia. (cep)

Sumber: