Dinding Kritik di Kantor Kecamatan Cihideung

“Betul, saya akui sudah banyak yang curhat dan mengeluh. Mereka dibatasi kegiatannya, di sisi lain kebutuhan hidup harus dipenuhi. Kita sudah sampaikan hal ini ke Satgas Covid-19 supaya dicarikan solusi,” tuturnya kepada Radar.Dia menceritakan informasi berkenaan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat Kota Resik sejatinya sudah terdengar. Meski sampai saat ini pihaknya juga belum bisa memastikan kapan bantuan itu terealisasi.“Ada sebetulnya bantuan sosial, senilai Rp 200 ribu dari Pemerintah Pusat, rencananya itu dialokasikan bagi 65 persen keluarga, kecuali bagi para penerima bantuan rutin seperti PKH atau BPNT, tapi surat resminya belum turun,” katanya.Ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya itu mengakui, Pemkot dan DPRD juga tidak memprediksi bakal dilaksanakan PPKM Darurat. Alhasil dalam perancangan dokumen APBD tahun ini, alokasi Bantuan Tidak Terduga (BTT) tidak dicanangkan untuk mengcover semacam bantuan sosial, yang diperuntukkan bagi warga terdampak.Mulai dari buruh harian lepas, pekerja pabrik atau pun toko yang notabene aktivitasnya selama PPKM Darurat dihentikan. “Daerah memang tidak ada, tidak menyiapkan alokasi itu,” keluh Muslim.Tidak sedikit, lanjut Muslim, keluhan juga disampaikan para pengusaha yang memiliki banyak karyawan maupun pengusaha kelas kecil. Termasuk pedagang keliling yang tidak bisa menjajakan kuliner lantaran selama pembatasan tak bisa melayani ditempat.“Kita harap ada solusi, barangkali nanti Satgas Covid-19 bisa berdiskusi dengan kami di DPRD, apalagi informasinya PPKM diperpanjang kan,” paparnya.“Mereka (masyarakat, Red) sejatinya tidak apa-apa kalau pun harus ditutup akses jalan, dibatasi kegiatan, tapi bukan berarti ditutup total. Karena ada warga-warga kita yang mendapat penghasilan ketika berangkat untuk bekerja, sementara tidak ada penghasilan ketika tidak bekerja,” sambung dia. (igi)