Hal ini mengingat jumlah objek wisata di Indonesia sangat banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan akan mengundang wisatawan domestik maupun luar negeri.
“Koperasi sebagai entitas bisnis yang dibangun dari komunitas, dapat berperan aktif dalam pengembangan usahanya di sektor pariwisata,” ucap Rulli, dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).
Terlebih lagi, lanjut Rulli, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan ditetapkannya sepuluh destinasi prioritas dan di dalamnya lima destinasi super prioritas. Yaitu, Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT) dan Likupang (Sulawesi Utara).
Hanya saja, Rulli mengakui, koperasi yang mengelola sektor pariwisata belum begitu banyak, yakni kurang lebih 79 unit yang terdaftar dalam Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM. “Namun, untuk ke depan, jumlah koperasi di sektor pariwisata akan berkembang,” tandas Rulli.
Rulli menambahkan, saat ini dengan adanya pandemi Covid-19, industri Pariwisata sangat terpukul, sehingga UMKM juga terpukul, berikut ekosistem sektor pariwisata. “Oleh karena itu, diperlukan kembali memantapkan Brand Power Pariwisata Indonesia,” tegas Rulli.
Menurut Rulli, Brand Power Pariwisata harus ditata ulang. Sehingga, industri pariwisata dapat menyesuaikan diri dalam tatanan dunia baru.
“Saya berharap, UMKM di industri pariwisata agar tidak jalan sendiri-sendiri. Lebih baik bergabung dalam suatu wadah yaitu koperasi, agar mendapatkan keuntungan bersama. Karena, koperasi mempunyai peluang yang besar di industri pariwisata dan dapat memberikan manfaat bagi UMKM,” papar Rulli.
Sementara itu, Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Nasrun mengatakan, koperasi memiliki tantangan di era digital dalam hal SDM, kelembagaan, manajemen dan teknologi, pembiayaan, serta produksi dan pemasaran.
“Kelima hal ini yang harus dihadapi koperasi dalam mengembangkan usahanya,” kata Nasrun.
Bagi Nasrun, masih perlu upaya yang lebih tinggi untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru sebagaimana semangat Bung Hatta, menjadi tiang penyangga ekonomi kita. “Pemerintah saat ini sudah menunjukkan ke arah sana,” tukas Nasrun.
Nasrun menyebutkan, perancangan strategi pengembangan koperasi pariwisata, antara lain melalui pembiayaan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, dan konektivitas dan digitalisasi.
“Saat ini, kami sedang melakukan indentifikasi dan profiling koperasi sektor pariwisata yang akan dikembangkan menjadi koperasi modern,” imbuh Nasrun.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Manajemen Strategis Kemenparekraf Hassan Abud mengatakan, kinerja sektor pariwisata di tahun 2021 belum membaik. Kunjungan Wisman pada Mei 2021 masih sangat rendah dan belum menunjukkan perbaikan.
“Faktor pengendalian pandemi menjadi kunci pemulihan permintaan internasional,” kata Hassan.
Hassan menyatakan, tren pariwisata pasca kemunculan virus Covid-19 lebih mengarah pada pariwisata berbasis alam. Maka, optimalisasi penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak fisik dan perhatian lebih kepada aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.
“Tren pariwisata di masa pandemi sudah bergeser ke personalize, customize, localized dan smaller in size,” kata Hassan.
Maka, kata Hassan, koperasi pariwisata harus bisa adaptif terhadap tren ini. “UMKM di lokasi pariwisata agar bergabung dalam koperasi,” kata dia.
Sementara Ketua Pengurus Koperasi Jasa Sentra Wisata Alam Nusantara (Kopisetara) Eko Binarso menyampaikan bahwa koperasi pariwisata harus menerapkan tata kelola yang baik dalam usahanya menggerakkan ekonomi nasional.
“Kopisetara saat ini sudah memiliki beberapa lokasi wisata alam yang tersebar di seluruh Indonesia dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Saat ini, Kopisetara sedang melakukan pendampingan usaha kepada anggota seperti proposal bisnis, pembiayaan, legalisasi usaha, dan penyusunan laporan keuangan,” jelas Eko.
(git/fin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News