HMI Desak Pemkot untuk Selamatkan UMKM

radartasik.com, BANJAR — Ketua Himpunan MahaA­siswa Islam (HMI) Kota Banjar Budi NuA­graha mendesak pemerintah unA­tuk menyelematkan perekonomian para UMKM. Menurut dia, dengan adaA­nya pemberlakuan PPKM Darurat, konA­disi UMKM di Kota Banjar banyak yang memprihatinkan.

“Kami bersama perwakilan dari UMKM sudah menyampaikan hal ini ke Dinas KUKMP Kota Banjar, kami bertemu langsung dengan kepalanya dan kami sampaikan keluhan-keluhan yang saat ini dialami para pelaku UMKM di Kota Banjar,” kata Budi Nugraha, Minggu (18/7/2021).Ia menjelaskan, Dinas KUKMP harus memayungi keberlangsungan para pelaku UMKM. Program dan kebijakan yang dikeluarkan jangan merugikan dan membuat terpuruk pelaku UMKM.“Kami meminta supaya Dinas KUKM ini mampu membantu para pelaku UMKM yang benar-benar terdampak aturan PPKM Darurat. Program dan kebijakannya harus bisa menyelamatkan UMKM, terutama para pedagang yang saat ini kehilangan mata pencahariannya,” ujar dia.Kepala Dinas KUKMP dan Industri Kota Banjar Edi Herdiana mengatakan ada bantuan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) bagi pelaku usaha (UMKM) yang terdampak PPKM darurat sebesar Rp1 juta. “Kami sedang menyiapkan sekitar 900 kuota bantuan jaring pengaman ekonomi bagi pedagang yang terdampak PPKM Darurat. Bantuannya berupa uang tunai sekitar Rp1 juta per UMKM,” kata Edi Herdianto.Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Industri Kota Banjar Tatang Nugraha mengatakan, anggaran untuk JPE terbatas sekitar Rp1 miliar. Sehingga jumlah penerimanya pun hanya sekitar 900 UMKM.“Anggaran yang disiapkan Rp1 miliar, kecil karena anggaran kita sudah tipis kan. Nah dari Rp1 miliar itu lebih kurang bagi 900 penerima, ada biaya lain seperti biaya ke kantor pos karena nanti pembagian bantuannya melalui kantor pos,” kata Tatang.JPE sendiri, kata dia, diusulkan atas perintah wali kota karena banyaknya para pedagang yang tidak bisa berjualan akibat penerapan aturan PPKM Darurat. Ia berharap bantuan tersebut bisa meringankan pedagang yang terdampak meskipun nilainya jauh dari cukup.“Soal besaran dan jumlah penerima itu menyesuaikan lagi ke kemampuan anggaran daerah, karena JPE ini memang sumbernya dari APBD,” ujarnya. (cep)

Sumber: