Pemerintah Segera Berlakukan PPKM Mikro Darurat di Pulau Jawa dan Bali

Radartasik.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan, bahwa dalam waktu dekat bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 2 Juli 2021. Nantinya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan akan menjadi penanggung jawab atau koordinator pelaksanaan penerapan PPKM Mikro Darurat tersebut.

“Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Juru Bicara Kementerian Marves, Jodi Mahardi, Rabu (30/06/2021).Dapat disampaikan, bahwa PPKM Mikro Darurat diberlakukan seiring peristiwa Covid-19 yang mengkhawatirkan dalam dua minggu terakhir, terutama di Pulau Jawa dan Bali.Terkait dengan itu, pemerintah melakukan koordinasi dan memutuskan untuk menerapkan PPKM Mikro Darurat guna menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat.Meskipun demikian mikro, namun dengan mempertimbangkan mempertimbangkan kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali yang dilaporkan sudah memasuki kondisi darurat, maka diberlakukan secara ketat.Hal itu, terutama untuk operasional perkantoran baik pemerintah maupun swasta, mal, restoran, dan pusat pembangunan. Pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes) juga akan diperketat.Berikut daftar aturan PPKM Mikro Darurat yang akan diberlakukan pada 2 Juli 2021:1. Restoran kegiatan makan/minum di tempat:— kapasitas pengunjung paling banyak 25 persen— Jam operasional s/d pukul 17.00 waktu setempat— Layanan pesan-antar/ dibawa pulang diizinkan dengan dibuka jam operasional s/d pukul 20.00 WIB— Restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.2. Pusat Perbelanjaan:— kapasitas pengunjung paling banyak 25 persen— wajib diberlakukan protokol kesehatan ketat bagi pengelola tenan dan pengunjung— Jam operasional s/d pukul 17.00 waktu setempat3. Perkantoran Pemerintah, BUMN,lembaga, dan swasta di pusat dan daerah pada wilayah zona merah:— kapasitas pegawai atau karyawan yang bekerja atau beroperasi sebanyak 25%.— diberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai atau karyawan sebanyak 75 persen selama periode PPKM Darurat.— jam kerja atau operasional disesuaikan4. Perkantoran Pemerintah, BUMN, lembaga dan swasta di pusat dan daerah pada wilayah bukan zona merah:— kapasitas pegawai atau karyawan yang bekerja atau beroperasi sebanyak 50 persen— diberlakukan WFH bagi pegawai atau karyawan sebanyak 50 persen— jam kerja atau operasional disesuaikan Jodi mengatakan, saat ini sedang dirumuskan tindakan pengetatan yang akan diambil.“Pengumuman resmi akan disampaikan oleh Pemerintah dimulai. Terkait dengan itu, kami meminta masyarakat tidak panik dengan berbagai kabar belum resmi yang beredar di media sosial, dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi bagi yang belum, dan terus waspada,” pungkasnya. (der/sirip)

Sumber: