Kendalikan Kasus Covid, Netty: Laksanakan Strategi Tarik Rem
Kamis 24-06-2021,11:37 WIB
Radartasik.com, JAKARTA — Untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19, sejumlah opsi disarankan kepada pemerintah. Mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga lockdown.
Anggota Komisi IX DPR RI Dr Netty Prasetiyani mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya, lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan.
”PSBB sendiri diatur melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020,” paparnya, dikutip Kamis (24/06/2021).
Menurutnya, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat.
”Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat yang sudah jenuh dengan keadaan pandemi akan abai dan tidak peduli,” ungkap Netty.
Opsi pemberlakukan PSBB, lanjutnya, seperti di awal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan.
Diketahui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus angka lebih dari 2 juta, tepatnya 2.004.445 pada Senin (21/06/2021). Dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru.
”Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di tanah air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi. Laksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” terangnya.
Apalagi, kata Netty, saat ini banyak anak-anak sebagai kelompok rentan yang sudah terpapar Covid-19. Berdasarkan data, Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, 879 di antaranya adalah anak-anak.
Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan protokol kesehatan harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik.
Pemerintah tidak boleh lamban bertindak untuk mengantisipasi antrean bahkan penumpukan pasien di IGD karena ruang perawatan penuh.
”Segera tambah fasilitas perawatan semisal Wisma Atlet, bahkan siapkan skenario Rumah Sakit Lapangan untuk antisipasi lonjakan pasien,” tandasnya. (khf/fin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
