Nelayan Tuntut Legalitas Penangkapan Benur, Desak Pemkab Pangandaran Segera Terbitkan SKAB

PANGANDARAN, RADARTASIK.COM – Para nelayan yang tergabung dalam Forum Benih Bening Lobster (BBL) Kabupaten PANGANDARAN mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB), sebagai dasar legalitas aktivitas penangkapan benur di wilayah pesisir.

Mereka menyuarakan tuntutan tersebut dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Pendopo Bupati Pangandaran, Kamis 24 Juli 2025. 

Para nelayan mengaku selama ini terjebak dalam ketidakpastian hukum karena belum adanya SKAB dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran, sementara sejumlah daerah lain disebut sudah menerbitkan dokumen tersebut.

“Kami hanya minta satu hal: keluarkan SKAB. Karena selama ini kami bekerja di bawah tekanan, tanpa legalitas yang jelas. Padahal Permen Nomor 7 Tahun 2024 mengatur mekanismenya,” kata Koordinator Aksi, Rangga.

BACA JUGA:Honda BeAT 2025: Tampil Baru, Warna Terbaru, Fitur Modern

Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh ketika massa kecewa karena Bupati Pangandaran H Citra Pitriyami tidak berada di tempat. 

Massa sempat mendorong gerbang pendopo, hingga akhirnya membawa sebuah perahu dan menggunakannya untuk merobohkan gerbang besi. Perahu itu kemudian dibakar sebagai bentuk protes.

Mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Pangandaran juga ikut menjadi sasaran. Sejumlah bagian kendaraan rusak, termasuk kaca depan, spion, dan ban.

Situasi mulai kondusif setelah perwakilan nelayan diterima masuk ke pendopo dan berdialog dengan Sekretaris Daerah Kusdiana serta Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Soleh. 

BACA JUGA:Peringatan Hari Jadi Tasikmalaya, DPRD Tekankan Pentingnya Pengelolaan Anggaran Pro Rakyat

Tak lama kemudian, Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan juga tiba di lokasi dan memastikan pengamanan situasi.

“Kami menerima aspirasi para nelayan dan sudah melakukan dialog awal. Besok akan kami lanjutkan bersama Bupati Pangandaran,” tutur Sekda Kusdiana.

Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan menyatakan pihaknya akan mengawal proses hingga ada kepastian hukum yang ditunggu para nelayan.

Sumber: