Perbaiki Cashflow, Amankan Stok Obat

radartasik.com, RADAR TASIK — Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya mengingatkan manajemen RSUD dr Soekardjo untuk terus memperbaiki tata kelola rumah tangga rumah sakit dan pelayanan kesehatan.

Semenjak Direktur RSUD dr Wasisto Hidayat memasuki purnabakti, Komisi IV mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dibenahi. Mulai dari cashflow (arus kas) rumah sakit yang kurang sehat, pekerjaan fisik yang rentan menuai persoalan, sampai kelangkaan obat-obatan di dalamnya yang membuat pasien mesti merogoh kocek pribadi untuk memenuhi kebutuhan medis tertentu.”Ditambah lagi, urusan CT scan yang mengharuskan pasien itu mendapatkan layanan tersebut ke rumah sakit swasta. Padahal di sana alatnya ada, dari dulu direktur lama janji mau dibenahi tapi tak kunjung tuntas sampai pensiun,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam kepada Radar, Kamis (17/3/2022).Namun demikian, Dede mengapresiasi sejumlah pembenahan di internal rumah sakit berpelat merah itu yang mulai terlihat. Di mana, keluarga pasien mulai diupayakan tidak berbelanja obat tertentu ke luar rumah sakit. Kemudian penagihan dan piutang pun mulai dikebut. Supaya keuangan berjalan stabil dalam membelanjakan kebutuhan pengoptimalan pelayanan.”Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat kemarin, sudah ada progres. Meski memang secara bertahap, tapi kelihatan sudah ada will dari RSUD hari ini menuju perbaikan,” tutur politisi PKS tersebut.Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan menuturkan hal serupa. Dia mendorong adanya pengoptimalan peran para pegawai di rumah sakit yang terbilang banyak. Setiap pegawai mesti diberdayakan dalam melengkapi kekurangan-kekurangan di internal rumah sakit agar pasien dan keluarganya tidak dibebani urusan yang seharusnya ditangani rumah sakit.”Misalnya dengan menyediakan petugas khusus tatkala obat-obatan ada yang kosong, agar keluarga pasien tidak perlu cari sendiri keluar, memudahkan bagi keluarga pasien,” tuturnya.”Belum lagi kalau keluarga pasien mengurus obat sendiri ke luar rumah sakit. Sementara ternyata obat-obatan itu bisa diklaimkan ke BPJS Kesehatan kan kasihan. Memberatkan, kemudian mungkin keluarga pasien tidak semua tahu ada beberapa obat bisa diklaimkan ke jaminan kesehatan tersebut,” lanjut politisi yang akrab disapa Jun itu.Jun menyayangkan beberapa waktu terakhir banyak pasien yang terpaksa mengakses pelayanan di rumah sakit swasta. Salah satunya penggunaan kebutuhan CT scan dan alat kesehatan yang lainnya. Selama ini pasien RSUD kerap mengakses ke swasta dengan biaya mandiri.”Mereka malah harus ke Rumah Sakit Islam Hj Siti Muniroh yang lokasinya di Tamansari jauh dari pusat kota. Padahal mereka peserta BPJS, terpaksa keluarkan uang secara mandiri,” kata Jun mencontohkan.Sementara itu, Direktur RSUD dr H Budi Tirmadi meminta Komisi IV bersama-sama turut serta memonitor dan bersinergi dengan manajemennya. Sebagai upaya memberikan perbaikan dalam merealisasikan pelayanan prima rumah sakit. ”Kami melakukan beberapa pembenahan secara bertahap, dan saat ini mulai terminimalkan pasien yang tidak terlayani dari sisi kebutuhan obat-obatan. Mohon sinergitas dan support dari semua pihak, kita komitmen melakukan pelayanan prima,” ujarnya.Tidak hanya itu, kata Budi, di tahun 2021 lalu pun pihak RSUD kontan membenahi urusan keuangan yang sampai dengan akhir tahun tersebut nyaris tidak memiliki utang ke pihak distributor atau penyedia obat-obatan. ”Kadang yang membuat suplai tersendat, ketika jumlah utangnya berat. Mereka akan memberikan suplai, dengan batas toleranasi maksimal 45 sampai 90 hari. Itu salah satu upaya yang terus kita dorong agar ketersediaan obat-obatan tetap ready di rumah sakit,” katanya.”Kami pun melakukan sejumlah strategi salah satunya menyediakan dana taktis di instalasi farmasi dalam menekan potensi pasien mencari obat keluar,” tuturnya. (igi)

Sumber: