Perkuat Layanan MBG, Setiap SPPG di Kota Tasikmalaya Wajib Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan standar layanan dan pengawasan ketat di lapangan. 

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas sejumlah kasus keracunan makanan, termasuk yang terjadi di wilayah Kota Tasikmalaya.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program MBG -mulai dari dapur pelayanan hingga distribusi makanan ke penerima manfaat. 

Untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan, Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan SPPG di Kota Tasikmalaya, Sabtu–Minggu, 18–19 Oktober 2025, di Hotel Harmoni dan Aston Inn.

BACA JUGA:Semua Peserta Seleksi Direksi Perumda Air Minum Tirta Sukapura Tasikmalaya Penuhi Syarat Sertifikat

Kegiatan ini diikuti 750 peserta yang terdiri atas petugas dan relawan SPPG. 

Bimtek bertujuan meningkatkan keterampilan, profesionalitas, dan kesadaran pelaksana program MBG mengenai pentingnya higienitas, keamanan, serta keberlanjutan pangan.

“Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan setiap penjamah makanan memiliki kompetensi yang memadai dalam seluruh tahapan penyediaan makanan bergizi mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat,” ujar Dr. Nurjaeni, Ph.D, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN.

Bimtek ini menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai instansi, seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, serta Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). 

BACA JUGA:Alhamdulillah! Guru Ngaji, Imam Masjid hingga Marbot Kini Bisa Dijamin BPJS Ketenagakerjaan

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pelatihan serentak di 34 kabupaten/kota di enam provinsi, dengan total peserta mencapai 30.000 orang.

Dalam arahannya, Dr. Nurjaeni menekankan sepuluh langkah strategis peningkatan layanan MBG yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan mutu pelayanan. 

Salah satu poin penting adalah kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai standar dasar kelayakan dapur pelayanan.

Selain itu, BGN mendorong pelaksanaan uji cepat pangan (rapid test food) secara berkala oleh Balai POM, serta penerapan SOP (Standard Operating Procedure) untuk menjamin tata kelola layanan yang profesional dan akuntabel.

Sumber: