Dua Tahun Penuh Aspal, RPJMD Tasikmalaya Sisakan PR Pendidikan dan Irigasi?

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pemerintah Kabupaten TASIKMALAYA tengah mematangkan arah pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. 

Dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, Drs Rudi Sonjaya Saehuri, MPd, menyampaikan bahwa visi besar RPJMD adalah mewujudkan Tasikmalaya yang religius islami, maju, adil, dan makmur.

Rudi menjelaskan, salah satu prioritas utama dalam RPJMD adalah pembangunan infrastruktur jalan yang akan difokuskan selama dua tahun pertama. 

BACA JUGA:Cara Cepat Cairkan Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai Rp 100 Juta - Rp 500 Juta, Lengkap dengan Tabel Angsuran

Program ini mencakup pembangunan dan rekonstruksi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

“Insyaallah dalam dua tahun mendatang, prioritas kita adalah pembangunan dan rekonstruksi jalan. Untuk pemeliharaan rutin sudah ada program tersendiri, jadi ini fokus pada perbaikan menyeluruh,” ujarnya.

Selain jalan, sektor pendidikan juga mendapat perhatian, terutama pembangunan ruang kelas baru untuk menggantikan ruang kelas yang rusak.

“Bidang pendidikan akan tetap menjadi fokus, terutama pembangunan ruang kelas yang kondisinya rusak,” tambahnya.

BACA JUGA:Strategi Bojan Hodak Saat Persib Hadapi Arema, Reijnders Cari Obat Kekecewaan di Kanjuruhan

Pemkab juga merencanakan pembangunan puskesmas dengan fasilitas rawat inap untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. 

Sementara itu, di sektor pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi akan menjadi agenda prioritas demi mendukung produktivitas petani.

Rudi menegaskan, RPJMD 2025–2029 saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

“Kemarin, hari Rabu, sudah diproses di Kemenkumham. Berdasarkan tahapan sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2025, rancangan akhir setelah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus disampaikan ke DPRD,” jelasnya.

Sumber: