KNPI Singaparna Kritik Kebijakan Cut Off Anggaran Pemkab Tasikmalaya, Dinilai Berpotensi Jadi Senjata Korupsi

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Kebijakan cut off anggaran yang diberlakukan Bupati TASIKMALAYA menuai kritik dari berbagai pihak. 

Ketua Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Singaparna, Yudhi Adi Rahmatillah, menilai kebijakan tersebut justru membuka celah praktik tidak sehat dalam pengelolaan keuangan daerah Tasikmalaya.

Menurut Yudhi, kebijakan cut off di Kabupaten Tasikmalaya berpotensi menjadi senjata yang memicu tindak korupsi di tubuh pemerintahan. 

“Mayoritas kritik dari masyarakat maupun fraksi DPRD menilai kebijakan ini negatif. Alih-alih mempercepat pembangunan, justru dianggap menghambat realisasi program yang sudah dijanjikan,” ujarnya, Sabtu 23 Agustus 2025.

BACA JUGA:Dari Letusan Gunung Vesuvius, Pluto Dideklasifikasi, hingga Hari Televisi Nasional

Ia menegaskan, penundaan pencairan anggaran akan berdampak besar terhadap kelancaran pembangunan di Tasikmalaya, terlebih di akhir tahun saat masyarakat menunggu percepatan realisasi program. 

Kondisi ini, kata dia, bisa menjadi polemik serius yang berujung pada kegagalan pemerintah daerah memenuhi janji politik.

“Waktu kampanye dulu, jargon yang dibawa adalah Tasik Maju. Namun dengan adanya cut off, publik bertanya apakah Tasikmalaya benar-benar maju atau malah mundur,” ucapnya.

Yudhi juga mengingatkan potensi bola panas di internal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akibat kebijakan tersebut. 

BACA JUGA:Pemkot Tasikmalaya Cepat Tanggap, Jalan Rusak di Pasar Cikurubuk Diperbaiki Usai Video Viral

Banyak aparatur sipil negara (ASN), lanjutnya, enggan terbawa arus karena khawatir dengan konsekuensi yang mungkin muncul.

“Bupati dan wakil bupati jangan sampai salah langkah. Jika salah dalam menentukan kebijakan, ini bisa menjadi bom waktu bagi Pemkab Tasikmalaya sendiri,” tegasnya.

Selain itu, Yudhi menilai pemerintah daerah seharusnya fokus pada percepatan pembangunan dan penguatan daya saing daerah. 

Namun, kebijakan cut off justru menahan laju belanja daerah sehingga mempersempit ruang gerak ekonomi lokal di Tasikmalaya.

Sumber: