Fraksi PKB dan PDIP Desak Bupati Tasikmalaya Cabut Kebijakan Cut Off Anggaran karena ...

BACA JUGA:Nilai Pancawaluya Gagasan Dedi Mulyadi Disisipkan dalam MPLS SMAN 1 Tasikmalaya

“Cut off ini mestinya tidak diberlakukan sekarang. Kami harap segera dicabut tanpa harus menunggu perubahan anggaran,” kata Nanang.

Ia menjelaskan bahwa alasan efisiensi yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memang relevan, tetapi masa pelaksanaannya hanya berlaku pada Februari hingga Maret. 

Maka, pemberlakuan cut off di pertengahan tahun dinilai tidak tepat.

“Efisiensi sudah dilakukan di awal tahun. Sekarang saatnya anggaran digunakan optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.

BACA JUGA:Penataan SDM ASN, Bupati Tasikmalaya Tegaskan Pencoretan Peserta PKA Sesuai Kebutuhan Daerah

Nanang juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap iklim investasi. 

Menurutnya, banyak proyek yang sudah memasuki tahap kontrak maupun pra-kontrak terpaksa ditunda karena anggaran belum bisa dicairkan.

“Dampaknya sangat besar. Pembangunan macet, pelayanan publik terganggu, dan pelaku usaha ikut terdampak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan Bupati Tasikmalaya agar lebih fokus pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ketimbang memperpanjang kebijakan cut off yang justru memperlambat kemajuan daerah.

BACA JUGA:Ungkap Perbedaan Wuling New BinguoEV Lite vs Wuling New BinguoEV Lite Pro, Estimasi Biaya Perawatan?

“Fokus saja ke RPJMD. Jangan biarkan cut off ini jadi penghambat kemajuan,” kritiknya.

Nanang menambahkan, jika kebijakan ini terus diterapkan, serapan anggaran tahun ini akan sangat rendah. 

Dari total APBD Kabupaten Tasikmalaya sekitar Rp 3,7 triliun, ia memperkirakan sekitar Rp 2,7 triliun berisiko tidak terserap.

“Idealnya sampai pertengahan tahun minimal 50 persen anggaran sudah terserap. Tapi dengan kondisi saat ini, sisa anggaran yang belum terserap masih sangat besar,” pungkasnya.

Sumber: