BRI Perluas Pembiayaan Rumah Subsidi, Dukung Program 3 Juta Rumah Melalui Penambahan Kuota FLPP 25.000 Unit

Per Juni 2025, KPRS BRI telah diberikan kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan outstanding mencapai Rp13,79 Triliun. Dari penyaluan tersebut, sekitar 97% merupakan outstanding FLPP dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

”Artinya kita menyalurkan dengan tata Kelola yang baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan) yang berada di level rendah, yakni 1,1%. Jadi, tetap aman,” ujar Hery Gunardi.

BACA JUGA: Bukan Rp 10 Miliar, Ini Kekayaan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami Versi LHKPN

BACA JUGA: Laju Ekonomi Jawa Barat Triwulan II 2025: Lebih Rendah dari Nasional Secara Kuartalan

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap berbagai subsektor ekonomi lainnya. 

”Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat sejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan,” ujar Maruarar.

Sebagai informasi, berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta. Jika dilihat lebih dalam, sebanyak 83,4% dari backlog ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin.

Program FLPP sendiri dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yaitu BP Tapera. Di mana hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

BACA JUGA: DPRD Minta Penertiban Minimarket Ilegal, Dorong Revisi Perda Toko Modern di Tasikmalaya

BACA JUGA: Spesifikasi dan Harga Polytron Luxia, Laptop Pertama Buatan Indonesia yang Ringan dan Tangguh

Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengikuti ketentuan zona wilayah. Skema ini juga memberikan akses terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku bunga tetap maksimal 5% dan tenor kredit hingga 20 tahun. (**)

Sumber: