Penataan PKL Cihideung Jangan Jadi Wacana! Pak Yusuf Kapan Gerak?

RADARTASIK.COM, CIHIDEUNG — Pemerintah Kota Tasikmalaya belum menunjukkan langkah nyata soal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Cihideung. Pemkot diminta jangan sampai asal mewacanakan tanpa langkah nyata.

Ketua Forum Cempaka Untuk Semua, Enan Suherlan menilai persoalan PKL cukup pelik. Dia mengapresiasi keinginan Pemkot umelakukan penataan di area tersebut. “Karena pada prinsipnya kalau ada kemauan, pasti bisa,” ungkapnya kepada Radar, Senin (14/6/2021).

Bisa dibilang, lanjut Enan, penataan sebelum tahun 2022 ini akan menjadi uji coba menjelang penataan kawasan HZ Mustofa dan Cihideung nanti. Sehingga bisa menjadi gambaran untuk direalisasikan di tahun depan.

“Memang untuk penataan lebih baik dilakukan sebelumnya, tidak harus menunggu 2022,” katanya.

Pasca pernyataan Plt Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf yang akan melakukan penataan lebih cepat Minggu lalu, belum terlihat ada perkembangan lagi. Dia khawatir Pemkot hanya mewacanakan penataan sekadar untuk meredam opini publik. “Jangan sampai dijawab dengan wacana atau opini, tapi dengan kinerja,” ujarnya.

Pihaknya mempertanyakan sudah sejauh mana langkah dari pemerintah terkait wacana tersebut. Jika baru berbentuk konsep, maka publik harus mengetahui detailnya, khususnya para pedagang. “Kalau memang sudah ada konsepnya ya tinggal kerjakan,” katanya.

Jika konsep saja belum ada, maka Pemkot harus segera merumuskannya dengan melibatkan OPD-OPD terkait. Jangan sampai terus ditunda mengingat ini bukan pekerjaan yang tidak sederhana. “Karena secara nurani, nasib pedagang harus dipikirkan juga,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Pemuda Persatuan Umat Islam (Pemuda PUI) Jawa Barat Deden Tazdad mengapresiasi langkah H Yusuf. Menurutnya pemerintah memang sudah seharusnya mengambil langkah soal kekumuhan di Jalan Cihideung. “Jangan terlalu lama, realisasikan dengan segera,” ungkapnya kepada Radar, Selasa (8/6/2021).

Sebagaimana diketahui, Plt Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf mengatakan atap dari lapak para PKL harus dibongkar. Supaya para PKL tidak membiarkan lapak dagangannya begitu saja setelah berjualan. “Nanti saya akan buat edaran supaya dibongkar,” ungkapnya kepada Radar, Senin (7/6/2021).

Selain itu, badan Jalan Cihideung pun akan di-sterilkan dari akvitasi jualan. Pedagang untuk sementara boleh berdagang di area trotoar dengan jumlah pedagang yang tetap. “Karena nanti kalau diperlebar trotoar-nya, buat pedagang masih bisa di situ,” terangnya.

Pengamat Sosial Tasikmalaya, Asep M Tamam menilai Pemerintah Kota Tasikmalaya terkesan menyerah dalam upaya menata pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Cihideung dalam waktu dekat ini. Sebab, hingga kini tidak ada upaya pembenahan dini sebagai bukti tanggung jawab pemerintah.

Dalam hal ini, Pemkot Tasikmalaya lebih menunggu kucuran bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditargetkan terealisasikan tahun 2022. Dibanding melakukan upaya penataan dini dengan mulai menyosialisasikan penataan kepada PKL tersebut.

“Idealnya Pemkot segera bergerak melakukan sosialisasi sejak dini, termasuk memberikan penyadaran kepada PKL agar mau ditata lebih baik,” ujarnya kepada Radar, Minggu (13/6/2021).

“Kalau semua sadar, saya rasa tidak perlu menunggu anggaran di tahun 2022. Tinggal good will pemerintah dan kemauan (niat kuat, Red) menata Cihideung,”tambahnya.

Menurut dia, Plt Wali Kota Tasikmalaya sebagai pemangku kebijakan harus berani menginstruksikan “anak buah”-nya melakukan penataan dari sekarang. Sebagai upaya kontinyu melakukan penataan secara riil di tahun 2022.

”Sebab tidak ada jaminan, jika di tahun 2022 ada bantuan dari Pemprov Jabar. Pertanyaannya, bagaimana kalau kembali tidak turun bantuannya, jangan sampai nantinya pasrah dengan kekumuhan,” tanya dia.