RADARTASIK.COM, TASIK - Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (Hipki) Kota Tasikmalaya menyambut antusias peluncuran perdana bantuan pemerintah untuk program pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan pendidikan kecakapan wirausaha (PKW) 2021. Hal ini dinilai berkontribusi menurunkan pengangguran di Kota Tasikmalaya.
”Bantuan ini berdampak positif pada LKP, secara internal dan eksternal. Program tersebut harus dimanfaatkan untuk menurunkan pengangguran di Kota Tasikmalaya,” katanya kepada Radar, Jumat (11/6/2021).
Ia pun menyebutkan, sebanyak tujuh LKP ataupun pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kota Tasikmalaya ditunjuk untuk menjalankan program tersebut di antaranya LKP Recvokalia, LKP Golden Voice, LKP LP3KI, LKP Juwita, LKP Amanah, LKP TQ/Valentine dan PKBM Khoiru Ummah.
Ketua DPC Hipki Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi MA mengapresiasi program PKK dan PKW 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi-Direktorat Kursus dan Pelatihan. Terlebih program tersebut memberikan bantuan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP) di daerah.
Perbaikan internal LKP berkaitan perbaikan manajemen tata kelola, kurikulum dan proses belajar mengajar.
“Adapun perbaikan eksternal, salah satu berkewajiban lembaga kursus bukan hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, namun butuh link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (Dudi),” ujarnya.
Dengan begitu, sambungnya, bisa memberikan dampak yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Masyarakat bisa memiliki kompetensi keahlian, karakter dan berdaya saing.
Lanjutnya, program PKK dan PKW ini cukup ketat. Tidak sembarangan LKP bisa menAdaApatkannya. Terlebih kini sistemnya mengAgunakan online sehingga harus sesuai fakta.
“Mendapatkan program PKK dan PKW ini tidak gampang, manajemennya harus bagus dan lembaga kursus melakukan kerja sama dengan perusahaan atau instansi untuk penyaluran lulusan,” ujarnya.
“Diharapkan tujuh LKP ini bisa melaksanakan program sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Selanjutnya, LKP bisa mencetak 40 hingga 60 persen lulusan yang siap kerja,” katanya. (riz)