radartasik.com, BANJAR - Adanya dugaan penggelapan dana Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar disorot pemerhati.
Lantaran kejadian itu sangat disayangkan dan seolah-olah memberikan tamparan kepada Pemkot Banjar.
"Hal itu menunjukkan masih lemahnya proses pengawasan dan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemkot Banjar melalui dinas terkait," kata pemerhati pemerintah Sidik Firmadi SIp MIp kepada radartasik.com, Selasa (08/06/2021).
Kata dia, fenomena adanya dugaan penggelapan dana PBB juga menunjukkan bahwa Kota Banjar sebenarnya merupakan daerah yang rawan praktik penyimpangan (korupsi).
Meskipun sempat masuk kategori daerah bebas pungli dan selalu mendapat opini WTP dari BPK yang sekian kalinya.
"Maka sebaiknya kedepan Pemkot Banjar tidak boleh menutup mata dan harus mengakui itu," jelasnya
Artinya harus ada langkah-langkah taktis dan agresif untuk melakukan perubahan besar agar budaya anti korupsi tumbuh di lingkungan birokrasi Pemkot Banjar.
Hal itu dapat dilakukan mulai dengan cara menerapkan berbagai sistem transparansi di berbagai bidang. Misalnya e-Budgeting.
"Dengan sistem e-Budgeting dapat meminimalisir tingkat penyelewengan. Karena setiap transaksi baik pembayaran maupun pengambilan uang dapat mudah diawasi dan dilacak via jaringan teknologi," tegasnya.
Dirinya berharap Pemkot Banjar untuk serius membangun daerah yang bebas dari KKN.
Keseriusan tersebut harus dibuktikan dengan adanya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Jika terus monoton (tidak ada inovasi) maka Kota Banjar akan tertinggal dengan daerah lain.
Kota Banjar relatif kecil, hanya terdiri dari 4 kecamatan, 25 desa/kelurahan maka seharusnya lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pencegahan KKN.
"Jika dibandingkan daerah lain yang memiliki jumlah kecamatan serta desa/kelurahan hingga ratusan," ujarnya.
(anto sugiarto/radartasik.com)