JAKARTA- Sebanyak 250 jabatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kosong, dan hanya diisi oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas. Kekosongan ini dinilai akan berdampak terhambatnya eksekusi program APBD Jateng 2021.
Kekosongan pejabat definitif itu terjadi hampir di semua eselon mulai eselon III, IV, sampai II. Sehingga membuat sejumlah pejabat merangkap jabatan.
Jika dirincikan, pejabat eselon II (asisten/ Sekda/kepala dinas/direktur BUMD) terdapat 10 jabatan kosong. Kemudian eselon III (sekretaris dinas/kabid/kepala balai/kepala cabang dinas) sebanyak 89 jabatan kosong. Dan eselon IV ada 150 jabatan kosong.
Jabatan sekretaris daerah (Sekda) Pemprov Jateng definitif sejak 25 Oktober 2019 kosong, saat ini diisi penjabat (Pj) Sekda, Prasetyo Aribowo yang merangkap sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng.
Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Demokrat, Joko Hariyanto mengatakan, semua kekosongan jabatan itu, kini untuk sementara diisi pelaksana tugas (Plt) maupun Pj.
Padahal, kewenangan Plt dan Pj berbeda dengan pejabat definitif. Kondisi menyebabkan kinerja eksekutif Pemprov Jateng dalam mengeksekusi program di APBD lambat.
Joko Hariyanto, mencontohkan APBD Jateng 2021 telah digodok bulan November 2020 dan memperoleh apresiasi dari Kemendagri, ternyata program bantuan keuangan desa dari APBD yang harapannya April bisa cair, ternyata belum turun, bahkan surat keputusan (SK) masih di meja gubernur.
Nominal program bantuan keuangan desa dari APBD 2021 itu mencapai triliunan. Jika dana bisa segera cair diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di desa. Program ini sudah ditunggu masyarakat yang masih didera pandemi Covid 19
“Hal ini semestinya bisa segera ditangani jauh-jauh hari bila Gubernur Jateng Ganjar fokus menjalankan tugas. Pak Ganjar ini kan dipilih rakyat sebagai gubernur, tapi kelihatannya terlalu asyik bermain media sosial, Youtube, Instagram, dan Twitter. Akibatnya pekerjaan yang sesungguhnya malah terbengkalai,” ujarnya.
Oleh karenanya, Joko Haryanto berharap Ganjar Pranowo kembali fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Jangan sibuk main media sosial (medsos). Agar program di APBD bisa dijalankan dengan maksimal,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng ini. (dal/fin)