Radartasik, JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengaku mendapatkan informasi terkait sinyalemen atau dugaan adanya penggalangan dana untuk penundaan Pemilu 2024 yang berkaitan dengan mafia minyak goreng.
Hanya saja sebut Masinton, informasi yang didapatnya itu belum masuk tahap kesimpulan.
Namun demikian jika dicermati informasi yang didapatnya itu sangat erat kaitannya dengan sejumlah fakta-fakta di lapangan di mana sejumlah pejabat tinggi negara hingga pengusaha sawit terjerat kasus izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
“Sebagai sebuah informasi kan dia bukan kesimpulan. Belum sampai kesimpulan ke sana. Yang menyampaikan ke saya juga tapi jangan disimpulkan ya Pak Masinton, tapi sinyalemen ini coba dibaca. Informasi ini berkorelasi dengan adanya fakta-fakta di lapangan mobilisasi dukungan (presiden) 3 periode,” beber Masinton dalam diskusi bertajuk “Mengurai dan Membongkar Skandal Mafia Minyak Goreng”, pada Selasa (26/04/2022) seperti dilansir rmol.id
Masinton mengungkapkan salah satu di antaranya mobilisasi dari kelompok petani plasma pada Februari lalu yang terjadi di beberapa titik lokasi.
“Kemudian untuk menggerakkan kelompok-kelompok yang salah satunya bersumber dari sini,” katanya.
“Nah, tentu kita berharap betul di Kejaksaan Agung bisa mengungkap dari yang sekarang baru empat yang sudah ditersangkakan itu bisa didalami di situ. Itu yang saya maksud tadi,” sambungnya.
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini pun kembali menegaskan jika informasi yang didapatkannya tersebut bukanlah peristiwa tunggal yang tanpa keterlibatan pihak-pihak lain.
Sebab, dampak yang ditimbulkan dari kasus izin ekspor CPO tersebut mengakibatkan kelangkaan minyak goreng yang menyusahkan rakyat.
“Itu kan agar sebagai sebuah informasi dan sinyalemen yang dia tidak berdiri sendiri. Jadi bukan sekadar semata-mata oh ini ada kelangkaan faktor bisnis. Nah, sinyalemen harus kita baca kesana,” tuturnya seperti dikutip dari pojoksatu.id
“Apakah ini nanti benar ada atau tidak, tergantung nanti invenstigasi dan follow up di Kejaksaan Agung. Karena institusi tersebut yang memilki instrumennya,” jelasnya.
Sekadar informasi sebelum disampaikan ulang dalam diskusi bertajuk “Mengurai dan Membongkar Skandal Mafia Minyak Goreng”, pada Sabtu (23/04/2022) lalu Masinton mengaku mendapatkan informasi terkait dugaan adanya penggalangan dana untuk penundaan Pemilu 2024 dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Kasus tersebut menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan sejumlah petinggi korporasi sawit.
“Ada informasi ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fund rising untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” ujarnya, Sabtu (23/04/2022).
Namun, Masinton enggan merinci lebih lanjut soal informasi yang diterimanya tersebut.