Radartasik, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan anggaran Rp 8 triliun untuk membiayai tahapan awal Pemilu Serentak 2024.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengungkapkan, anggaran Rp 8 triliun akan digunakan untuk membiayai tahapan, program dan kegiatan Pemilu pada tahun 2022.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari anggaran usulan KPU untuk Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.
“Saya bicara tahun anggaran 2022 ya, dari 76,6 triliun (anggaran Pemilu Serentak 2024), nah ini Rp 8 triliun yang cair tahun ini,” kata Yulianto di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2022).
Yulianto Sudrajat juga menjelaskan, anggaran Rp 8 triliun tersebut akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan.
Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pendaftaran partai politik (parpol) pada Agustus 2022, verifikasi parpol peserta pemilu, pembentukan badan ad hoc dan tahapan serta kegiatan pemilu lainnya.
Termasuk, anggaran untuk persiapan dan pengguna sistem informasi partai politik.
“Iya kalau sudah pendaftaran sehingga harus kita pastikan Sipol berjalan baik, pengembangannya juga harus dilakukan,” ungkap Yulianto Sudrajat.
Meski demikian, Yulianto Sudrajat menyebut anggaran tersebut belum final karena masih harus dilakukan efisiensi lagi.
Saat ini, KPU terus melakukan kajian untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran.
“Ini dari anggaran Rp 76,6 triliun ya, tapi kan kita akan lakukan efisiensi lagi. Asumsinya dari Rp 76,6, Rp 8 triliun untuk kebutuhan 2022,” papar Yulianto Sudrajat.
Yulianto Sudrajat menyampaikan, KPU saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan draf Peraturan KPU (PKPU) terkait jadwal, tahapan dan program. Pasalnya, anggaran sangat berkaitan dengan tahapan dan program KPU.
“Yang penting tahapannya selesai dulu, itu sebagai basis anggaran keluar. Urutannya kan begitu, tidak anggaran dulu. Tahapan ini nanti diputuskan KPU, diketok, baru kita bicara anggaran tapi kita sudah siapkan semua, bahannya sudah ada, akan kita lanjutkan dengan langkah efisiensi,” ujar Yulianto Sudrajat.
Anggaranya Dinilai Terlalu Besar
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang anggaran pemilu serentak 2024 yang sebelumnya dilaporkan mencapai Rp 76,6 triliun. Menurut Guspardi, anggaran tersebut terlampau besar.