CIHIDEUNG — Menjelang dilaksanakannya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dalam mengisi sejumlah kekosongan kursi kepala dinas (kadis) harapan masyarakat bermunculan. Mereka berharap para calon pemimpin instansi Pemkot itu memuaskan ekspetasi publik.
Ketua Koordinator Daerah Generasi Muda Nahdlatul Ulama (Korda GMNU) Kota Tasikmalaya, Myftah Farid menegaskan linieritas calon kepala dinas atas posisi yang akan diduduki haruslah sinkron. Minimalnya, ketika berlatarbelakang pendidikan yang beririsan dengan jabatannya, menguasai dan memahami persoalan. “Jadi harapan kita, seleksi kadisnya transparan dan sesuai ketentuan.
Farid menuturkan masa pengabdian senior dan junior suatu pegawai, bukan salah satu faktor penentu. Meski, dari sisi jam terbang, pejabat yang terbilang senior tentu jauh lebih memiliki pengalaman dalam urusan pelayanan atau pekerjaan kebirokrasian.
“Tapi itu pun bukan satu-satunya faktor yang menjadi bahan pertimbangan, karena baik tidaknya pegawai bekerja tidak cukup dilihat dari sisi kehadiran melalui fingerprint, atau dia sering ada di kantor bahkan tidur di kantor. Tetapi, pelayanan dan kinerja yang ia berikan dan tanggungjawab atas pekerjaan yang ia emban,” papar Ketua Pengcab E-Sport Kota Tasikmalaya itu.
Dia berpesan kepala daerah juga bisa mengesampingkan aspek kedekatan apalagi politis personal. Sebab, nantinya mereka akan bertugas untuk masyarakat, meski dibawah komando kepala daerah.
“Komunikasi para calon kadis juga sangat penting, minimal mereka mudah ditemui atau dihubungi masyarakat ketika ada persoalan di bidangnya supaya responsif menginstruksikan anak buahnya masing-masing menindaklanjuti laporan masyarakat,” harap Farid.
”Meski usernya nanti kepala daerah, output kinerjanya kan dirasakan publik, jadi harus responsif atas aduan bahkan komplain dari masyarakat terkait pelayanan yang dinasnya berikan,” kata Miftah kepada Radar, Selasa (18/5/2021).
Pihaknya mengingkatkan terhadap panitia seleksi (pansel) yang akan mewasiti proses seleksi calon kepala dinas, dilaksanakan transparan dan objektif. Alat ukur yang dilihat berdasarkan urutan kepangkatan dan pengalaman, bukan kedekatan.
Ketua Kawalu Institute Miftah Hurrizky mengatakan open bidding (lelang terbuka, Red) haruslah menjadi ajang penyeleksian kapasitas dan kapabilitas pejabat setaraf kepala dinas. Hal-hal politis diharapkan tidak terlalu kental, meski pada akhirnya ditentukan kepala daerah yang memiliki hak prerogratif atas penunjukan bawahannya.
Menurut dia, selama ini imej kepala dinas yang ada di Kota Resik terkesan terlalu eksklusif. Sebab, tidak sedikit warga mengeluhkan lambatnya respons dari dinas, baik level pegawai tingkat bawah sampai pucuknya sekali pun.
“Nah, di situ harus menjadi catatan bagi kepala daerah ketika akan menunjuk bawahannya, jangan yang kaku apalagi tidak responsif. Ketika masyarakat ada keluhan atau aduan atas suatu kegiatan bahkan pelayanan, harus ada tindaklanjut dan jawaban yang jelas kepada publik,” papar dia.
“Jangan sampai, dihubungi masyarakat sudah sulit, oleh atasannya sekali pun juga sulit dihubungi. Ini masalah, bagaimana pelayanan mau prima saat ada situasi strategis dan urjen, pucuk pimpinannya lelet,” sambung mantan aktivis PMII tersebut.
Aktivis muda Tasikmalaya, Lutfi Abdul Aziz menganalisa open bidding merupakan mekanisme yang diatur pemerintah pusat, menjaring calon pimpinan instansi tertentu secara selektif dan propesional. Supaya ke depan siapa saja yang nantinya duduk menjadi kepala dinas dapat melakukan kinerja dengan baik.
“Dan saya berharap open bidding ini bisa dilaksanakan secepat mungkin agar adanya kepala definitif, jangan sampai dibiarkan terus kosong, karna akan berpengaruh terhadap kinerja instansi tersebut,” tegasnya.
“Karena sudah bukan hal yang aneh dalam perhelatan open biding syarat adanya isu jual beli jabatan, bahkan faktor kedekatan. Standar yang salah akan melahirkan pemimpin yang kaprah, ini catatan penting untuk pemkot,” harap dia.
Kategori :