Data Tak Valid, Bantuan Kemensos di Kota Tasik Berkurang

“Itu disebabkan adanya data tidak valid pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebanyak 12.183 KPM,” ujarnya kepada Radar, Senin (19/4/2021).Menurut dia, ketidak validan data itu, dimulai adanya ketidak padanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian adanya identitas ganda pada DTKS, identitas keluarga ganda, ganda identik, ganda NIK serta DTKS sudah nonaktif. ”Kemudian NIK tidak valid, KKS tidak terdistribusi sampai dengan tidak transaksi flat,” kata dia menjelaskan.Di samping BPNT, lanjut Hendra, Bantuan Sosial Tunai (BST) pun mengalami hal serupa. Dimana semula 65.118 KPM pada tahap 9 Tahun 2020, menjadi 47.450 KPM di tahap pertama tahun ini. Disebabkan adanya penonaktifan KPM BST tidak transaksi, pada tahap 9 sebanyak 3.424 KPM, yang penonaktifannya disebabkan berbagai hal.”Pertama mulai dari NIK yang tidak ditemukan pada Dukcapil Pusat, NIK padan Dukcapil namanya mirip, kemudian NIK padan di Dukcapil namanya berbeda, struktur NIK tidak benar, NIK ganda dan terdapat penerima bantuan yang sudah meninggal sebanyak 14.244 KPM,” paparnya merincikan.Dia menjelaskan berdasarkan surat Menteri Sosial RI tanggal 26 Februari 2021 tentang Perbaikan Data Salur Penerima Bantuan Sosial, terdapat data penerima bansos baik BPNT mau pun BST yang harus diperbaiki sebanyak 74.956, sampai tanggal 8 Maret 2021 sebanyak 42.166 atau sekitar 56 persen. “Berdasarkan perbaikan tersebut, KPM BPNT Kota Tasikmalaya yang semula 52 ribu menjadi 15.870 saja,” tegasnya.Hendra menambahkan pada 16 Maret 2021 lalu, perpanjangan waktu perbaikan data BPNT dan BST, sampai dengan 21 Maret 2021 menjadi 97 persen. “Dari hasil perbaikan itu, penerima BPNT menjadi 45.114 KPM dan BST 36.319 KPM,” katanya. (igi)