SINGAPARNA - Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar audiensi yang memfasilitasi antara Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di ruang Serba Guna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (8/4/2021).
Dalam audiensi tersebut KMRT meminta kejelasan soal anggaran pendidikan untuk program beasiswa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi mahasiswa di Kabupaten Tasikmalaya agar mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asop Sopiudin mengatakan, Komisi IV memfasilitasi audiensi antara KMRT dan pihak pemerintah daerah dalam hal klarifikasi anggaran program beasiswa IPK bagi mahasiswa di Kabupaten Tasikmalaya.
Menurutnya, setelah diklarifikasi ke pemerintah daerah ternyata anggaran beasiswa IPK mahasiswa ini pernah dianggarkan pada APBD 2019 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya.
“Komisi IV juga sudah mengAkonfirmasi ke Bappeda, BPKPD dan Disdikbud, dan memang anggaran untuk beasiswa IPK mahasiswa ini dianggarkan. Namun kendalanya Disdikbud ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengurusi perguruan tinggi,” terang Asop, kepada Radar.
“Maka pada 2019 anggaran program beasiswa IPK mahasiswa ini tidak dikeluarkan atau diserap oleh Pemkab TasikAmalaya. Kita meAnyimpulkan adanya sisi perenAcanaan yang tidak matang, dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebetulnya, terang dia, beasiswa IPK mahasiswa ini diperbolehkan dan diatur di dalam Permendagri. Akan tetapi polanya bukan seperti pada saat perencanaan Anggaran APBD 2019. Jadi skemanya yang belum tepat.
“Caranya bisa dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, disesuaikan dengan kemampuan kuota anggaran pemerintah daerah. Seperti kerja sama dengan perguruan tinggi di Tasikmalaya atau luar daerah seperti Unpad, UPI, UGM ITB atau universitas lainnya,” terangnya.
Maka program beasiswa IPK mahasiswa ini, lanjut dia, diperbolehkan walaupun daerah tidak berwenang mengurusi perAguruan tinggi. Dengan cara langAsung kerja sama dengan perguruan tinggi, juga bisa langsung dengan Kemendikbud.
“Kemudian kerja sama dengan perguruan tinggi di luar Tasikmalaya, dengan memilih universitas yang paling banyak memberikan kontribusi bagi mahasiswa asal Kabupaten Tasikmalaya untuk belajar dan kuliah disana,” paparnya.
Kategori :