Jawa Barat kemudian menambahkan sektor kertas dan otomotif sebagai sektor unggulan daerah.
Kedua sektor tersebut dipandang memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi Jawa Barat.
BACA JUGA:10 Warga Situsaeur Korban Selamat KM Virgo Transport 8 Terima Bantuan Pemkab Garut
“Kami mengapresiasi dari Provinsi Jawa Barat yang sudah menjadi, bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan, menerapkan ekonomi sirkular,” kata Teguh usai peluncuran yang berlangsung di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung, Selasa (29/9/2026).
Persoalan sampah pangan juga berkaitan dengan dampak lingkungan karena FLW disebut menyumbang 8-10 persen emisi gas rumah kaca global.
Selain menghasilkan emisi, pangan yang terbuang juga berkaitan dengan penggunaan lahan pertanian dan air tawar yang tidak optimal.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat Sumasna menyebut sampah makanan masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut.
“Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan,” kata Sumasna.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena TPA Sarimukti hampir mencapai kapasitas maksimal.
Pengurangan FLW dari sisi hulu dinilai diperlukan untuk mengurangi tekanan terhadap sistem pengelolaan limbah.
Program FLOWER akan diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dan dilaksanakan GGGI.
Bappeda Jawa Barat diusulkan menjadi pemangku kepentingan utama sekaligus penerima manfaat program karena memiliki fungsi koordinasi multisektoral.
Pelaksanaannya akan melibatkan pemerintah, sektor swasta, serta kalangan akademisi agar berbagai program dapat berjalan secara terkoordinasi.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Bappeda Jawa Barat akan memberikan arahan umum dalam pelaksanaan program.
Sebuah Project Steering Committee (PSC) juga direncanakan untuk dibentuk guna mengarahkan pelaksanaan program sesuai kebutuhan daerah.
Komite tersebut nantinya berkoordinasi dengan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian yang akan dibentuk dan dipimpin Bappenas.