Keluhan serupa disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Dede Efendi.
Ia menyebut sekitar 50 ribu penduduk Langkaplancar tersebar di 15 desa dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani dan pekebun.
“Mereka mayoritas bekerja sebagai petani dan berkebun, semua kegiatannya memerlukan BBM,” katanya.
Selama ini masyarakat yang membutuhkan BBM dalam jumlah tertentu mengandalkan SPBU di Kecamatan Parigi.
Namun, pembelian BBM menggunakan jeriken belakangan disebut semakin sulit dilakukan.
“Tapi sekarang-sekarang ini sulit untuk membeli BBM menggunakan jerigen ke SPBU,” terangnya.
Padahal, persoalan distribusi BBM tersebut sebelumnya telah beberapa kali dibahas bersama sejumlah instansi di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Masyarakat juga sempat mendapat peluang membeli BBM menggunakan jeriken selama memenuhi prosedur dan memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait.
“Syaratnya yang penting sesuai prosedur dengan mengantongi surat rekomendasi dari dinas terkait (Dinas Pertanian),” katanya.
Dede menjelaskan kondisi geografis dan akses jalan menjadi salah satu alasan belum hadirnya SPBU di Langkaplancar.
Jalan pegunungan yang berkelok serta memiliki tanjakan dan turunan curam dinilai menyulitkan kendaraan tangki BBM memasuki wilayah tersebut.
“Kendalanya akses jalan, sehingga kendaraan tanki pengangkut BBM dari Pertamina tidak dapat menempuh perjalanan ke wilayah Kecamatan Langkaplancar,” ujarnya.
Padahal, kebutuhan BBM masyarakat tergolong tinggi karena berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian dan sumber penghasilan warga.
Dede berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera menemukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurutnya, fasilitas penyaluran BBM perlu dibangun lebih dekat agar kebutuhan masyarakat tidak terus bergantung pada wilayah lain.
“Ke depan pemerintah harus memikirkan terkait syarat utama untuk membuat SPBU dan meminta kepada semua pihak untuk bisa memberikan kebijakan khusus untuk masyarakat di Kecamatan Langkaplancar terkait pemenuhan kebutuhan BBM,” pungkasnya.