“Kalau bicara efisiensi, kenapa insentif Linmas yang dipangkas? Sementara belanja perjalanan dinas, makan-minum, atau ATK masih ada. Ini jelas tidak sejalan dengan prinsip prioritas anggaran,” tegasnya.
Ia menilai, Linmas merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa maupun kelurahan.
Hilangnya insentif bisa berdampak pada menurunnya semangat kerja mereka.
“Ini bukan hanya soal uang. Ini soal penghargaan atas pengabdian mereka kepada masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA:Harga BBM Pertamina Terbaru Hari Ini 7 November 2025 di SPBU Seluruh Indonesia, Pertalite Turun?
Saat ini, anggota Linmas di Kabupaten Tasikmalaya menerima insentif sekitar Rp100.000 per bulan yang biasanya dibayarkan setiap tiga bulan.
Meski nilainya kecil, bantuan itu dinilai sangat berarti bagi mereka yang sebagian besar bukan pekerja tetap.
Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya pun berencana menyampaikan rekomendasi resmi kepada Bupati agar insentif Linmas tetap dianggarkan dalam APBD 2026.
“DPRD akan mendorong agar anggaran ini dikembalikan. Pemerintah harus hadir dan menghargai peran Linmas yang menjaga ketertiban di lapangan,” pungkas Asep.