Program ini memiliki bunga rendah, penjaminan dan proses pengajuan yang sederhana.
Menurut Nixon, terdapat dua segmen penyaluran KPP.
Pertama, segmen supply diperuntukkan bagi developer UMKM yang bisa mengajukan kredit hingga Rp 5 miliar per debitur.
Plafon ini dapat diperpanjang hingga empat kali lipat dengan total maksimal Rp20 miliar.
Kedua, segmen demand ditujukan untuk masyarakat yang ingin membeli, merenovasi, atau membangun rumah, ruko, maupun kos-kosan.
Pada segmen ini, debitur bisa memperoleh pembiayaan hingga Rp500 juta.
Dengan bunga hanya 6 persen per tahun, KPP diharapkan membantu masyarakat memiliki rumah sekaligus membuka peluang usaha.
Program ini juga diyakini dapat memperkuat perekonomian nasional melalui sektor properti dan UMKM.
BACA JUGA: DPRD Soroti Promosi ASN Bermasalah di Tasikmalaya, BKPSDM Dituding Tak Transparan
BACA JUGA: Seorang Warga Duel dengan 3 Harimau di Inhu, Pencari Damar Selamat Meski Luka Parah
Target Penyaluran dan Dukungan Pemerintah
BTN menargetkan penyaluran tahap awal KPP mencapai sekitar Rp 2 triliun hingga akhir tahun ini.
Nixon menyebut tahun depan pihaknya akan mempercepat realisasi penyaluran agar pembiayaan dapat terserap maksimal.
Menurutnya, percepatan ini tidak hanya membantu masyarakat memiliki hunian, tetapi juga mempercepat perputaran modal bagi para developer untuk membangun rumah baru.
Dukungan penuh juga datang dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 130 triliun untuk program KPP.
Dari total tersebut, Rp 113 triliun dialokasikan untuk sisi supply dan Rp 17 triliun untuk sisi demand.