Yayan menegaskan, jika pinjaman tetap dilakukan, dana harus digunakan secara produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dipakai untuk belanja modal, harus diarahkan pada hal-hal yang bisa menggerakkan ekonomi warga. Jangan sampai di 2027 pembangunan malah berhenti karena dana habis untuk bayar pokok dan bunga,” katanya.
Sekretaris Jenderal Forum Tasik Utara Bangkit (FTUB), Dian Budiyanto, juga menyoroti kurangnya pelibatan publik dalam pembahasan rencana pinjaman tersebut.
“Sebelum disetujui, pemerintah seharusnya membuka ruang partisipasi publik. Jangan sampai masyarakat baru tahu setelah keputusan diambil,” tegasnya.
BACA JUGA:Daftar 10 Menteri dengan Kinerja Terbaik Kabinet Prabowo-Gibran versi Masyarakat dan Ahli
Menurutnya, pelibatan masyarakat penting agar kebijakan benar-benar berpihak dan tidak menjadi beban warga.
“Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, tanggung jawab terhadap kebijakan juga bisa dibagi bersama, bukan hanya pemerintah,” sarannya.
Dian menegaskan, dengan nilai pinjaman yang besar, Pemkab harus mengkaji manfaat dan risikonya secara menyeluruh.
“Setiap kebijakan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Karena itu, keputusan seperti ini harus dipertimbangkan dengan sangat matang,” pungkasnya.