“Hal ini akan memperlebar kesenjangan antara target pembangunan dalam RPJMD dan realisasi di lapangan,” katanya.
Meski begitu, Yudhi menegaskan KNPI Singaparna tetap mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya selama kebijakan yang ditempuh berpihak pada kepentingan masyarakat, transparan, dan berlandaskan keadilan sosial.
“KNPI percaya, dengan pengelolaan anggaran yang baik, adil, dan terbuka, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa menjaga kepercayaan publik serta mencegah polemik yang tidak perlu,” pungkasnya.