Desakan Agar RSUD Jadi Milik Pemprov Jabar
Melihat kondisi yang semakin memburuk, sejumlah tenaga medis di RSUD dr Soekardjo mendorong agar rumah sakit ini dialihkan menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk memperbaiki kualitas layanan dan infrastruktur secara menyeluruh.
“Alat kesehatan untuk tindakan operasi banyak yang rusak, belum diperbarui, bahkan ada yang tidak tersedia,” ungkap dr Jumadi Santoso SpU seperti dilansir dari radartasik.id, Senin 4 Juli 2025.
BACA JUGA:Dugaan Kekerasan di Kampus Jadi Sorotan, Unsil Tasikmalaya Diminta Segera Bertindak
Ia menambahkan, keterbatasan sarana membuat pelayanan menjadi tidak maksimal dan menjadi beban moral bagi tenaga medis.
Menurutnya, jika RSUD Soekardjo dikelola Pemprov Jabar, harapannya anggaran dan manajemen rumah sakit bisa diperbaiki, sehingga kembali menjadi rujukan utama masyarakat Priangan Timur.
Namun di sisi lain, jika RSUD dialihkan ke Pemprov, Kota Tasikmalaya akan kehilangan salah satu aset strategisnya.
RSUD dr Soekardjo merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Kehilangan ini bisa berdampak pada kondisi fiskal daerah.
BACA JUGA:Dapatkan Pinjaman Halal KUR BSI 2025: Modal Usaha Mulai Rp 10 Juta Tanpa Bunga
Dari sisi manajemen SDM, pelimpahan kepemilikan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif.
Seleksi pegawai kemungkinan diperketat untuk meningkatkan profesionalisme.
Pegawai non-ASN yang dinilai kurang produktif pun bisa terkena pemutusan kontrak.
Masalah Keuangan dan Pegawai Non-ASN
BACA JUGA:Pemkot Tasikmalaya Optimalkan Waktu Siswa di Luar Sekolah untuk Penguatan Karakter dan Minat Bakat
Masalah keuangan RSUD dr Soekardjo juga diperburuk oleh piutang dari Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya yang belum terbayar, khususnya untuk klaim jaminan kesehatan daerah (jamkesda).