KNPI Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Imbas Cut Off APBD Tasikmalaya, Minta Pokir DPRD Tidak Dihentikan

Jika ada perubahan atau prioritas baru, sebaiknya dibahas bersama, bukan sepihak.

“Jangan sampai Pokir yang merupakan aspirasi rakyat justru dihentikan dengan alasan cut off. Itu akan berdampak pada terhambatnya pembangunan, baik fisik maupun sosial,” tegas Haerudin.

Ia juga menyoroti bahwa pembangunan daerah bukan semata soal infrastruktur seperti jalan lingkungan, tetapi juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

“Kami mendorong Bupati dan DPRD menyelesaikan perencanaan serta pelaksanaan APBD 2025 secara tuntas dan berkeadilan. Jangan sampai masyarakat jadi korban perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif,” pungkasnya.