15 ASN Dicoret dari PKA 2025, DPRD Tasikmalaya Soroti Keputusan Bupati yang Dinilai Subjektif

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, menyoroti keputusan Bupati yang mencoret 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari daftar peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2025. 

Ia menilai keputusan itu terlalu subjektif dan tidak mempertimbangkan kompetensi para ASN yang sudah dinyatakan lolos seleksi.

"Kami ingin pemerintah daerah menempatkan ASN sesuai bidang keahlian dan kompetensinya," ujar Ami kepada radartasik.com, Minggu 13 Juli 2025.

"Jika mereka sudah melalui tahapan seleksi, semestinya dipertimbangkan secara objektif, bukan berdasarkan penilaian subjektif," sambungnya.

BACA JUGA:Spesifikasi Infinix Hot 60 Pro+ Resmi: HP Layar Lengkung 3D Tertipis, Kamera Sony 50MP, MediaTek Helio G200

Ia menegaskan bahwa penempatan jabatan di lingkungan pemerintahan harus berdasarkan keahlian dan latar belakang pendidikan ASN, bukan karena faktor suka atau tidak suka.

Menurut Ami, keputusan pencoretan yang tidak transparan mencederai prinsip profesionalitas birokrasi. 

Ia meminta agar seluruh proses dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Kalau mereka sudah melewati tahapan seleksi dan administrasi, keputusan pencoretan sepihak oleh kepala daerah sangat disayangkan. Hal itu menyalahi semangat birokrasi yang profesional,” tegasnya.

BACA JUGA:Jean-Paul Marat Dibunuh hingga Jerman Juara Piala Dunia 2014

Ami juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik hanya bisa tercapai jika jabatan diisi oleh orang-orang yang tepat dan berkompeten.

“Berikan jabatan kepada ahlinya, bukan karena pertimbangan politis atau personal. Ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Iing Farid Khozin, M.Si, menyatakan bahwa pencoretan 15 ASN tersebut merupakan kewenangan penuh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Pelatihan PKA tetap berjalan sesuai rencana. Adapun pencoretan 15 peserta itu merupakan kewenangan Bupati. Silakan konfirmasi langsung kepada beliau," kata Iing singkat usai rapat internal, Kamis, 10 Juli 2025.

BACA JUGA:Poltekkes Kemenkes Edukasi Warga Sukamahi tentang Pencegahan Penyakit Menular seperti DBD dan TBC