
“Program yang menyentuh langsung masyarakat kecil yang paling terdampak. Ketika dihentikan tanpa persiapan, mereka yang paling dirugikan,” kata Andi.
Ia juga menyoroti potensi lonjakan inflasi akibat penurunan daya beli dan melemahnya aktivitas ekonomi lokal, yang dinilai kontraproduktif terhadap upaya pengendalian inflasi yang selama ini digaungkan.
Terakhir, Andi mengkritisi buruknya pengelolaan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp28 miliar yang sudah habis di awal tahun.
“Padahal BTT seharusnya menjadi penyelamat di tengah tekanan ekonomi. Kalau sudah habis duluan, bagaimana kita bisa menjaga daya beli masyarakat dan akselerasi pembangunan?” pungkasnya.