Diky Chandra Dorong Efisiensi dan Inovasi PAD Kota Tasikmalaya di Tengah Penurunan Transfer Kas Daerah
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra. rezza rizaldi / radartasik.com--
TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Wakil Wali Kota TASIKMALAYA, Diky Chandra, menyoroti kondisi keuangan daerah yang kini semakin ketat akibat berkurangnya Transfer Kas Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan perlunya langkah efisiensi sekaligus inovasi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dalam kondisi keuangan yang bisa dikatakan darurat, harus dilakukan sistem efisiensi dalam pembelanjaan dan pembenahan sektor PAD,” ujar Diky, Kamis 6 November 2025 malam.
Diky menilai, pemerintah daerah harus mulai mencari dan membangun sumber PAD baru yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat tanpa menghalangi semangat keluar dari status kemiskinan.
BACA JUGA:BPBD Kota Tasikmalaya Siaga Total, Seluruh Personel dan Armada Dikerahkan Hadapi Tanggap Darurat
“Belanja daerah sebaiknya difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Kemiskinan bisa jadi disebabkan oleh tingginya indeks gini atau kesenjangan ekonomi,” terangnya.
Ia juga mendorong agar Pemkot Tasikmalaya memanfaatkan program-program pemerintah pusat sebagai peluang penggerak ekonomi lokal.
Diky mencontohkan, program MBG bisa dikembangkan menjadi proyek ekonomi produktif seperti budidaya ayam petelur, lele, cabe, hingga nila.
"Seperti buat program pelak alor, pembiakan ekonomi ayam petelor. pelak sule subsidi lele, pelak camat cabe dan tomat, pelak ninja nila dan jaer buhun atau apa saja yg bisa menjadikan MBG sebagai hilirnya," terangnya.
BACA JUGA:Pemkab Tasikmalaya Masih Kaji Penerapan WFH ASN, Prioritaskan Kelancaran Pelayanan Publik
“Program pusat itu jangan hanya dijalankan secara administratif. Harus diolah jadi program nyata yang menguntungkan masyarakat, baik melalui koperasi kelurahan maupun kerja sama dengan pelaku usaha lokal,” tambahnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, serta sektor swasta.
“Perlu segera ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota agar pembangunan lebih terarah dan mendapat dukungan dari berbagai pihak,” tuturnya.
Diky menegaskan, masukan yang ia berikan merupakan bagian dari upaya bersama memperbaiki sistem dan tata kelola keuangan daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: