RADAR TASIK.COM - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol langsung menghadapi tuntutan untuk mengundurkan diri usai usai mencabut status darurat militer hanya beberapa jam setelah pemberlakuannya.
Langkah kontroversial ini memicu protes besar dari oposisi dan masyarakat luas karena darurat militer belum pernah terjadi dalam empat dekade terakhir di Korea Selatan.
Sebelumnya, Presiden Yoon mengklaim langkah tersebut diperlukan untuk "melindungi Korea Selatan yang liberal" dari ancaman internal dan kekuatan oposisi, yang ia tuding sebagai "elemen anti-negara."
Namun, kebijakan ini memicu gelombang protes massal dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk oposisi yang menganggap tindakan Yoon sebagai bentuk pemberontakan inkonstitusional.
Majelis Nasional, yang didominasi oleh oposisi, dengan suara bulat akhirnya mencabut keputusan darurat militer.
Militer pun menegaskan bahwa mereka tidak akan melaksanakan perintah tersebut tanpa instruksi presiden yang sah.
Di tengah tekanan yang meningkat, Presiden Yoon akhirnya mencabut status darurat militer dalam pidato televisi berikutnya.
Ia menyatakan bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan Majelis Nasional dan pencabutan ini disambut dengan sorak gembira oleh ribuan demonstran yang memadati jalan-jalan di sekitar gedung parlemen.
Namun, langkah ini justru memperdalam krisis politik. Sejumlah pembantu senior Yoon, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Jeong Jin-seok, mengajukan pengunduran diri kolektif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas situasi tersebut.
Pemimpin Partai Demokrat, Lee Jae-myung, menyebut keputusan Yoon sebagai "inkonstitusional".
Partai Lee diketahui sudah menyerukan penyelidikan terhadap berbagai skandal yang melibatkan istri presiden dan pejabat tinggi lainnya.
“Bahkan jika darurat militer dicabut, tuduhan pemberontakan tidak dapat dihindari,” ucap salah satu pemimpin koalisi dikutip dari Al-Quds-Al-Arabi.
Sebaliknya, Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon menganggap situasi ini sebagai tragedi politik dan menyerukan pertanggungjawaban menyeluruh.
Han Dong-hoon, pemimpin partai tersebut, meminta Presiden Yoon untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik.
Sementara itu, keputusan Yoon untuk mencabut status darurat militer mendapat sambutan positif dari komunitas internasional.