Ia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang inklusif dan mampu merepresentasikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
"DPRD Kota Tasikmalaya akan segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan berharap Forum Puspa dapat menjalin kerja sama sinergis, khususnya dengan Komisi IV. Kami akan menampung aspirasi dari Forum Puspa untuk menjadi masukan dalam bekerja," ujar Wahid.
Rakerda ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif demi peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya.