Asep Devo, tokoh pemuda Kecamatan Bungursari, menilai bahwa kasus Azka merupakan bukti bahwa sistem PPDB menghambat pendidikan anak.
Ia khawatir ada rekayasa nilai dalam jalur prestasi yang ditempuh Azka dan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi proses PPDB agar lebih transparan.
"Dengan sistem PPDB yang tidak transparan ini, mungkin bukan Azka saja yang masa depan pendidikannya terancam," tambahnya.
Menurut Asep, Pemkot Tasikmalaya dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) XII Disdik Jawa Barat harus mengkroscek proses PPDB baik jalur zonasi maupun prestasi.
Ia menegaskan bahwa regulasi yang tidak transparan dapat berdampak buruk pada masa depan pendidikan masyarakat.