Kalau ingin mencapai UHC secara normatifnya, pihaknya sudah melakukan upaya dengan turun kepada masyarakat.
Itu dengan program BPJS kesehatan keliling desa-desa dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis baik KIS waluya APBD atau KIS PBI APBN.
"Arahnya mendorong agar pemerintah Desa melakukan pengusulan DTKS agar mendapatkan KIS PBI APBN. Sedangkan untuk ke pemerintah Kabupaten Ciamis memastikan KIS Waluya tetap mendapatkan anggaran dari APBD," tambahnya.
Artinya ketika benar-benar ingin Kabupaten Ciamis UHC, butuh komitmen dari Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan menyediakan KIS Waluya diperbanyak. Hal itu kemungkinan bisa terkejar tahun ini.
BACA JUGA:BPBD Kota Banjar Imbau Masyarakat Waspadai Angin Kencang di Musim Penghujan
"Sebab, ketika masyarakat di dorong mandiri belum tentu mau. Karena, pengalamannya saat keliling desa pada meminta mendaftarkan secara mandiri belum pada mau, karena keinginan dibantu KIS waluya APBD dan KIS PBI APBN," jelasnya.
Karena ketika Kabupaten Ciamis sudah UHC, minimal 95 persen akan memberikan manfaat lebih yaitu, warga Kabupaten Ciamis memiliki jaminan kesehatan dari BPJS kesehatan. Sehingga layanan kesehatan akan ter-cover oleh BPJS Kesehatan.
"Dengan begitu memastikan masyarakat Kabupaten Ciamis dapat memiliki akses layanan kesehatan," tukasnya.
Selain itu, dari kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kesehatan ada 80,9 persen ini ada 70 persen yang aktif. Misalnya dari 10 orang yang terdaftar ada 7 yang aktif.
"Jadi dari semua yang terdaftar ini tidak semuanya aktif, tetapi hanya 70 persen yang aktif. Itu baik, KIS waluya APBD, KIS PBI APBN, mandiri, dan pekerja," tandasnya.